Pemkab Seluma Fokus Tangani Kasus Stunting 560 Balita

SELUMA, BENGKULUEKSPRESS.COM- Pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu menyebutkan 560 balita menjadi fokus sasaran pemerintah daerah setempat dalam penurunan kasus stunting.

"Jumlah bayi tersebut berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada September hingga Oktober 2022," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Rudi Suawaludin saat dikonfirmasi di Seluma, Sabtu.

Berdasarkan hasil survei pada 2022, kualitas stunting di Kabupaten Seluma tercatat 560 balita atau sekitar 4,2 persen, balita wasting 192 orang atau 1,44 persen dan balita underwigh sebanyak 433 orang atau 3,24 persen dari total sasaran 13.224 balita.

Hasil survei status gizi Indonesia tersebut dilakukan di 69 desa atau kelurahan di Kabupaten Seluma.

BACA JUGA:7 Bansos Ini Bakal Cair Tahun 2023, Rp 4,2 Juta Perorang

BACA JUGA:Fergita Fitri Ardhanda, Gadis asal Bengkulu Raih Juara Ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara Tahun 2022

Wakil Bupati Seluma yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Seluma Gustianto mengatakan berkomitmen melakukan penurunan angka stunting dengan menjadikan fokus utama pada pembangunan sumber daya manusia.

Langkah nyata yang dilakukan guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Seluma dengan melakukan publikasi konvergensi percepatan penurunan stunting.

"Pemetaan dan pendataan ini penting, sehingga kita mengetahui gambaran khusus untuk penanganan stunting. Dengan jumlah tersebut kita harus mengejar target agar stunting di daerah terus berkurang," ujarnya.

Untuk status gizi balita didapat dari hasil pengukuran oleh petugas puskesmas pada Agustus 2022, katanya, harus segera ditindaklanjuti camat dan kepala desa.

BACA JUGA:7 Hotel Murah untuk Rayakan Tahun Baru 2023 di Bengkulu

BACA JUGA:Ketagihan Masakan Khas Bengkulu, Atalia Berencana Bawa Kang Emil ke Bengkulu

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan sosialisasi dan menargetkan kasus stunting turun hingga 2024 berada di 14,55 persen, sebab saat ini kasus stunting di Bengkulu masih 22,10 persen.

"Kita terus melakukan evaluasi, kemudian hasil evaluasi dijadikan program maka kebijakan ke depan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, jadi data yang ada itu harus by name by address," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

Sumber: