Dampak Inpres, Tiga Program Kementerian Sasar Pulau Enggano Bengkulu

BENGKULUEKSPRESS.COM - Presiden Republik Indonesia resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 terkait percepatan penanganan keadaan tertentu akibat terputusnya layanan transportasi laut dari dan ke Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Terhentinya layanan transportasi laut sejak Maret 2025 lalu disebabkan oleh pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. 

Kondisi ini telah mengancam keberlangsungan hidup lebih dari 4.300 jiwa penduduk yang tersebar di enam desa, dari enam suku asli di Pulau Enggano.

Dampak serius akibat terputusnya transportasi laut meliputi terganggunya distribusi hasil bumi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, hingga ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

 Selain itu, pendangkalan alur ini juga menghambat kelancaran operasional Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan vital bagi Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Distribusi Logistik Terkendala, Kapolda Bengkulu Siap Dukung Stabilitas di Pulau Enggano

BACA JUGA:Alur Pelabuhan Pulau Baai Bisa Dilalui Akhir Juni, Bantuan Kapal dari KKP Segera Tiba

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengungkapkan bahwa terbitnya Inpres Nomor 12 Tahun 2025 menjadi bukti perhatian serius pemerintah pusat terhadap persoalan transportasi, logistik, dan percepatan pembangunan di wilayah terluar dan terkecil Provinsi Bengkulu, yakni Pulau Enggano.

"Dari persoalan ini, akhirnya lahir Inpres Nomor 12 Tahun 2025 yang memerintahkan tiga kementerian untuk turun langsung menangani kondisi di Enggano," ujar Helmi, Jumat (27/6/2025).

Menurut Helmi, berkat dorongan berbagai pihak, sejumlah program kementerian sudah mulai diarahkan ke Pulau Enggano. 

Di antaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan senilai Rp25 miliar untuk program kampung nelayan, serta akan mengirimkan kapal khusus untuk mengangkut barang, penumpang, dan hasil bumi warga Pulau Enggano.

"Kapal tersebut diperkirakan tiba pada Minggu, 29 Juni 2025 mendatang," kata Helmi.

Selain KKP, Kementerian Sosial juga terlibat dalam pembangunan desa lumbung bencana untuk meningkatkan ketahanan warga.

Di sektor infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mempercepat pembangunan jalan-jalan desa yang selama ini belum tersentuh, termasuk penyediaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Sumber: