Krisisi BBM di Bengkulu, Mahasiswa Bengkulu Aksi di Kantor Gubernur Bengkulu

BENGKULUEKSPRESS.COM - Melihat fenomena krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bengkulu beberapa hari terakhir membuat masyarakat Bengkulu geram. Menyikapi fenomena ini, mahasiswa Bengkulu turun ke jalan untuk menyuarakan hal tersebut.

 Didepan Kantor Gubernur Bengkulu, gabungan mahasiswa dari berbagai Universitas di Bengkulu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) menggelar aksi atas Kelangkaan BBM di Bengkulu saat ini.

Kelangkaan BBM ini mengakibatkan anturan yang cukup panjang di semua SPBU di Bengkulu. Bahkan, BBM di eceran mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Ketua Umum (Ketum) HMI Cabang Bengkulu Anjar Wahyu Wijaya dalam aksi yang digelar meminta Gubernur Bengkulu H Helmi Hasan untuk mengambil langkah cepat menyelesaikan krisis BBM yang telah terjadi.

"Darurat BBM ini menjadi catatan buruk pemerintah. Kami minta diselesaikan, jangan hanya live tiktok saja," katanya dalam orasi, Senin (26/5/2025).

BACA JUGA:Kapal Keruk Costa Fortuna III Tiba di Bengkulu, Pengerukan Alur Pelabuhan Dikebut

BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Teguhkan Komitmen sebagai Pelopor Keselamatan Berkendara melalui Edukasi Internal

Masih kata Anjar, krisis BBM yang terjadi itu membuat masyarakat menderita. Karena semua aktivitas masyarakat itu sangat tergantung dengan BBM. Maka tidak ada alasan pemerintah, untuk berdiam, tanpa ada solusi yang dikeluarkan.

Anjar juga menyinggung soal slogan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan 'bantu rakyat ' yang menurut meraka itu tidak sesuai dengan realita di lapangan 

"Katanya bantu rakyat, tapi yang terjadi rakyat disengsarakan," ungkapnya.

Demo yang digelar kali ini, menurut Anjar, karena masyarakat sudah resah. Jika terus dibiarkan, maka dampak sosial bakal terjadi.

"Aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga panggilan moral agar pemerintah lebih serius dan hadir di tengah keresahan rakyat," tegas Anjar.

Tidak hanya soal BBM yang menyakitkan masyarakat, menurut Anjar kebijakan kenaikan pajak kendaraan melalui opsen pajak sangat memberatkan masyarakat. 

Maka kebijakan itu, harus segera dievaluasi oleh Gubernur. Sehingga masyarakat tidak berat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Sumber: