Tujuh KRI Patroli di Natuna

KSAL Bantah RI Terlibat Konflik Laut China Selatan JAKARTA, BE - Pemerintah Indonesia masih mengutamakan jalur dialog menyikapi perselisihan klaim wilayah Laut China Selatan (LCS) oleh Tiongkok. Pengoperasian tujuh KRI (kapal perang Republik Indonesia) di perairan Natuna ditegaskan tidak terkait memanasnya situasi di sana. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, hubungan Indonesia dengan Tiongkok masih harmonis sejauh ini. \'\'Ada apa memang di Natuna, kemarin, saya ketemu panglima atau KSAL Tiongkok baik-baik saja,\'\' ujarnya di sela-sela HUT Marinir ke-70 di Lapangan Apel Ksatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, kemarin (15/11). Dia menegaskan, pengoperasian tujuh KRI sebatas patroli yang merupakan salah satu rutinitas jajarannya. Karena itu, imbuh dia, hal tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan isu seputar klaim wilayah oleh Tiongkok. Ketegangan di LCS masih terjadi diantaranya dipicu langkah Tiongkok yang masih meneruskan proyek reklamasi di pulau yang berada di salah satu titik di LCS. Landasan terbang dan fasilitas komunikasi sedang terus dibangun dan diyakini banyak pihak akan dipakai sebagai pangkalan militer. Proyek tersebut dijalankan beriringan dengan telah dirilisnya peta yang disebut dengan \'\'garis putus-putus\'\'. Berdasar peta yang menjadi pangkal sengketa tersebut, Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah LCS merupakan wilayah mereka. Termasuk, diantaranya wilayah kepulauan Natuna. Selain Indonesia, zona ekonomi eksklusif beberapa negara lain juga masuk di peta tersebut. Mereka adalah Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Khusus Filipina, salah satu Negara di ASEAN itu bahkan telah mengadukan Tiongkok ke mahkamah internasional. Amerika Serikat juga mulai turun gelanggang. Beberapa hari terakhir, kapal perang AS kembali bermanuver di wilayah 12 mil laut dari pulau-pulau buatan Tiongkok. Meski tidak sampai terjadi kontak, kapal perang itu sempat dibuntuti kapal perang Tiongkok. Menyikapi ketegangan tersebut, Wapres Jusuf Kalla hanya menyampaikan harapan agar situasi yang ada tidak sampai mengganggu jalur perdagangan yang ada di kawasan tersebut. \'\'Indonesia menjamin Laut China Selatan sebagai perairan yang bebas untuk perdagangan,\'\' tegas JK, di Jakarta, Sabtu (14/11). Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga membantah isu yang menyebutkan Indonesia masuk dalam pusaran konflik di LCS. Menhan menegaskan, posisi Indonesia di kawasan justru tersebut sebagai mediator. Selain itu, Menhan juga menegaskan, ketegangan di LCS sudah mencair seiring mulai terbukanya Tiongkok terhadap keberatan internasional. \'\'Cina bilang Laut Cina terbuka, halaman kita bersama,\'\' terangnya di kantornya, Jumat (13/11) lalu. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan, isu terkait sengketa wilayah Natuna antara Indonesia dan Tiongkok tidak terbukti. Hal tersebut mengacu pada pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei pada 12 November lalu. Dalam pernyataan tersebut dia menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok tetap menghormati kedaulatan wilayah Natuna sebagai milik Indonesia. Terkait penyelesaian sengketa wilayah Laut China Selatan, pria yang akrab disapa Tata itu mengaku bakal membahasnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21-22 November mendatang. Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari ASEAN pun diakui bakal membantu mencari solusi dalam perselisihan tersebut. (far/dyn/bil/kim)

Sumber: