Lewat Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan, Angka Stunting di Bengkulu Bisa Turun

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Provinsi Bengkulu Tengah mendorong hadirnya Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir Mian saat menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih pada Rabu (30/7/2025).

Melalui rapat bersama TPPS Bengkulu, Mian menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan dan stunting di Provinsi Bengkulu.

"Setiap kabupaten dan kota harus memiliki Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting. Di tingkat provinsi, kita akan mengakumulasi data dari seluruh daerah agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran," ujar Mian 

BACA JUGA:Kapolda Bengkulu Tinjau Dapur SPPG Polres Rejang Lebong, Siap Penuhi Gizi 3.300 Pelajar

BACA JUGA:Resmi Dibuka, 87 Siswa Diktuk Bintara Polri Mulai Pendidikan di SPN Polda Bengkulu

Ia menambahkan bahwa keberadaan sentra komando ini akan mempermudah pengumpulan dan pengolahan data secara menyeluruh. 

Dengan begitu, program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting dapat dilaksanakan berdasarkan data yang akurat.

"Oleh karena itu, mari kita samakan pemikiran. Untuk mempercepat realisasi program ini, kita memerlukan data yang faktual dan aktual. Semua pihak harus memiliki satu data yang sama," lanjutnya.

Senada dengan itu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Yuliswani, berharap kehadiran para wakil bupati dan wakil walikota dalam rapat koordinasi ini dapat menghasilkan kesepahaman demi mencapai target penurunan angka stunting ke satu digit.

"Ini momen penting, karena semua wakil bupati dan wakil wali kota hadir. Kita samakan persepsi agar target penurunan angka stunting menjadi satu digit bisa tercapai,” katanya.

Untuk diketahui rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhari, Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni Tobing, serta sejumlah wakil bupati dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

 

Sumber: