Temui Gubernur, IDI Wilayah Bengkulu Siap Bantu Rakyat di Bidang Kesehatan

BENGKULUEKSPRESS.COM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bengkulu, Selasa (9/9/2025) menggelar audiensi bersama Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan di ruang kerjanya.

Pertemuan ini merupakan langkah awal dari IDI wilayah Bengkulu untuk menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui berbagai program, salah satunya program bantu rakyat.

Ketua IDI Wilayah Bengkulu, Dr dr Yalta Hasanudin mengatakan, saat ini pengurus IDI sebanyak 1.949 orang, dengan 516 orang di antaranya berdomisili di Kota Bengkulu.

Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki ini, IDI wilayah Bengkulu menyatakan kesiapannya jika nantinya diminta Pemprov Bengkulu untuk berkolaborasi dalam bidang pelayanan kesehatan.

"Jadi kalau memang dibutuhkan oleh Pemprov program apa yang mau dimasukkan kita kolaborasikan," ujar dr Yalta.

BACA JUGA:Dukung Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen, Pemprov Bengkulu Bentuk Tim Percepatan

BACA JUGA:Beri Pesan Menyentuh, Rektor UNIB Lepas 812 Wisudawan Sesi 1 Periode 111

Lebih lanjut, IDI wilayah Bengkulu juga siap sedia jika dibutuhkan untuk memberikan masukan-masukan soal kesehatan.

dr Yalta juga menyebutkan bahwa IDI memiliki SDM yang sangat kompeten dan profesional, termasuk para dokter spesialis.

"Di IDI sangat lengkap, kita punya dokter spesialis dan nanti jika dibutuhkan maka akan kita siapkan," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyampaikan apresiasinya atas sinergi IDI dengan Pemprov Bengkulu. 

Ia menegaskan bahwa tahun ini Pemprov telah mendistribusikan 130 unit ambulans ke kabupaten dan desa. Begitu juga dengan pendistribusian obat-obatan serta penunjang kesehatan lainnya.

"Melalui audiensi ini, sinergi antara Pemprov Bengkulu dan IDI diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan profesional bagi seluruh masyarakat Bengkulu," pungkas Helmi.

Diketahui, selain membahas penguatan kolaborasi, IDI wilayah Bengkulu juga akan menggelar pelantikan kepengurusan baru masa bakti 2025-2028.

Sumber: