Respon Cepat Wagub Mian, Selesaikan Persoalan BPJS Kesehatan di Pulau Enggano

BENGKULUEKSPRESS.COM - Gerak cepat  Wakil Gubernur Bengkulu Ir Mian, dalam menanggapi keluhan masyarakat Enggano terkait belum berlakunya layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bergerak (RSB) Enggano, mendapat apresiasi dari warga setempat.

Saat melakukan peninjauan langsung ke fasilitas RSB di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Wagub Mian langsung menghubungi pihak BPJS Kesehatan, yakni Eka Natalina Setiani, dan menegaskan bahwa pelayanan BPJS harus sudah bisa diakses masyarakat Enggano mulai minggu depan.

"Rumah Sakit Bergerak ini belum bisa melayani BPJS Kesehatan. Padahal, pemerintah kabupaten dan provinsi sudah membayar iurannya 100 persen. Maka saya beri waktu satu minggu. Sesuai arahan Pak Gubernur, masyarakat sudah harus bisa berobat di sini menggunakan BPJS," tegas Mian, Kamis (10/7/2025).

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Dorong Peningkatan Status RS Bergerak Enggano Jadi RS Pratama

BACA JUGA:Kantor Penghubung Pemprov Bengkulu Akan Dibangun di Desa Apoho Enggano

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, terutama di wilayah terpencil dan terluar seperti Pulau Enggano. Prinsip bantu rakyat menjadi dasar setiap kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

"Keluhan masyarakat bahwa berobat di RS malah tambah sakit tidak boleh terjadi lagi. Selama kepemimpinan Helmi–Mian lima tahun ke depan, kami pastikan layanan kesehatan menjadi lebih baik," ujar Mian.

Mian juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak boleh mengabaikan instruksi tersebut. Ia menyatakan siap mengambil langkah tegas apabila tidak ada komitmen dari pihak terkait.

"BPJS harus mengaminkan permintaan ini. Kalau tidak, saya akan lapor ke Komisi IX DPR RI agar pendanaan BPJS Kesehatan dibekukan," sampai Mian.

Warga Enggano menyambut baik langkah cepat yang diambil Wakil Gubernur tersebut, mengingat selama ini biaya pengobatan di RS Bergerak bisa mencapai satu juta rupiah per malam tanpa adanya fasilitas BPJS.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Enggano dan menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi serius membenahi pelayanan dasar, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau.

 

 

Sumber: