Rp60 M SILPA APBD 2024 Difokuskan untuk Infrastruktur dan Layanan Publik

BENGKULUEKSPRESS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

Laporan hasil pembahasan Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, SE, MBA dalam rapat paripurna yang digelar Senin (23/6/2025).

Salah satu poin penting dalam pengesahan ini adalah penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 120 miliar. 

Namun, dari total tersebut, hanya sekitar Rp 60 miliar yang dapat dibahas dan diformulasikan untuk dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun 2025.

Adapun sisa SILPA lainnya, telah dialokasikan kembali untuk berbagai kebutuhan rutin daerah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta mendukung operasional BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu dan BLUD RSJK Dr. Soeprapto Bengkulu.

BACA JUGA:PAW DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain Diusulkan Jadi Wakil Pimpinan

BACA JUGA:40 Nakes Lulus Seleksi PPPK Tahap II Provinsi Bengkulu, Formasi Guru Belum Diumumkan

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyampaikan bahwa sisa SILPA yang dapat dimanfaatkan akan diprioritaskan untuk program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Nanti sisa Rp 60 miliar itu akan kita bahas. Yang jelas, akan difokuskan untuk program prioritas, terutama infrastruktur yang memang masih banyak belum tuntas,” ujar Helmi.

Gubernur menegaskan, dana SILPA yang masuk dalam Perubahan APBD 2025 akan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, khususnya di sektor jalan, kesehatan, dan pendidikan.

“Apakah nanti untuk pembangunan infrastruktur jalan, apakah untuk RS, atau penambahan ambulans yang sudah kita beli, itu akan kita lihat nanti dalam pembahasan,” pungkas Helmi.

Pemprov Bengkulu berkomitmen memanfaatkan setiap peluang anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah, sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

 

Sumber: