Laporan Pemeriksaan Masih di Bawah Target, BPK Ingatkan Pemda Tindaklanjuti Hasil Rekomendasi BPK

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Dalam serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI mengingatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten kota di Bengkulu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan pemeriksaan tahun anggaran 2021 belum mencapai target nasional.

Hal itu sampaikan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Doris Santosa., S.E., M.M. yang hadir dalam acara Sertijab Kepala Perwakilan BPK yang baru berdasarkan hasil laporan BPK atas hasil laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2021 dan seluruh Pemerintah kabupaten dan kota 9 pemerintahan sudah memperoleh opini WTP dan hanya 1 wajar dengan pengecualian.

Meski demikian, Doris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan tindaklanjut hasil laporan pemeriksaan di wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 73 persen, jumlah tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 75 persen.

"Saya kira untuk Kepala Daerah perlu ditingkatkan untuk proses penyelesaian tindaklanjut, karena masih di bawah target 75 persen," ungkap Doris dalam sambutannya, Kamis (15/9/2022).

BACA JUGA:Penyaluran BSU Tahap 1 di Bengkulu, Sudah Tersalur kepada 8 Ribu Pekerja

Foto bersama usai sertijab Kepala Perwakilan BPK yang baru-(foto: nur miessuary/bengkuluekspress.disway.id-)

Meskipun hasil laporan BPK atas hasil laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2021 dan seluruh Pemerintah kabupaten dan kota 9 pemerintahan sudah memperoleh opini WTP dan hanya 1 wajar dengan pengecualian.

Doris mengingatkan untuk Pemerintah Daerah yang memperoleh WTP, hasil pemeriksaan masih menemukan beberapa permasalahan baik dalam tata kelola keuangan daerah dan tata kelola keuangan publik.

Ia berharap kondisi tersebut hendaknya menjadi pemaju bagi Gubernur, bupati dan walikota beserta jajaran untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel serta pengelolaan pelayanan publik yang lebih efektif.

"Kami berharap ini menjadi perhatian yang serius, karena rata - rata di provinsi lain sudah di atas 75 persen," kata Doris.

Di sisi lain Gubernur Bengkulu, DR drh Rohidin Mersyah MMA menyampaikan kehadiran BPK merupakan suatu kebutuhan penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola keuangan.

"Kehadiran BPK itu betul - betul dibutuhkan oleh Pemerintah agar kita menjalankan roda Pemerintahan itu betul - betul sesuai dengan regulasi dalam pengelolaan keuangan," ujar Rohidin.

Sedangkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu yang baru Muhammad Toha Arafat S.E., M.Si.,Ak.,CA.,CSFA.,CFrA, berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat membantu BPK dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Karena menurutnya, meskipun regulasi memandatkan BPK dalam proses tersebut. Akan tetapi seluruh elemen masyarakat tetap bisa ikut berpartisipasi didalmnya.

Sumber: