HONDA BANNER

Dugaan Fraud di BSI Bengkulu: Pengawasan Internal Dipertanyakan

Dugaan Fraud di BSI Bengkulu: Pengawasan Internal Dipertanyakan

Area Branch Manager BSI Bengkulu, Adi Putro Maryono, saat diwawancarai terkait kasus fraud di lingkungan BSI yang tengah memasuki proses persidangan-(foto: Anggi)-

BENGKULUEKSPRESS.COM – Kasus dugaan penipuan (fraud) di lingkungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu terus menjadi sorotan publik. Kasus ini bahkan telah memasuki tahap persidangan, memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas sistem pengawasan internal di perbankan tersebut.

Area Branch Manager BSI Bengkulu, Adi Putro Maryono, menyatakan bahwa pihaknya memiliki mekanisme pengawasan dan aturan yang jelas dalam menata sumber daya manusia. "Kami di BSI punya sistem reward dan punishment yang jelas. Jika ada pelanggaran, tentu akan kami proses sesuai ketentuan," ujarnya, Jumat (7/3/2025).

Adi menegaskan bahwa BSI menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menyebutkan bahwa sistem pengawasan internal akan terus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun, kasus fraud yang terungkap ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal bank. Dana KUR, yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhak, diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu.

BACA JUGA:JPU Kejati Bengkulu Prioritaskan Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Puskeswan

BACA JUGA:Mantan Debt Collector di Bengkulu Diamankan Polisi Usai Gasak Motor Kredit Bermasalah

Sorotan Anggota Komisi VII DPR RI

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penyaluran KUR oleh bank-bank BUMN, termasuk BSI. "Harus ada pengawasan internal yang lebih intensif. Jangan sampai ada lagi kasus nasabah fiktif atau pinjaman fiktif," ujarnya.

Erna juga menyoroti perlunya validasi data UMKM yang menerima dana KUR. "Kita butuh sistem yang lebih ketat agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi," tambahnya.

Selain itu, Erna mendesak evaluasi terhadap sumber daya manusia di perbankan, khususnya dalam hal kepemimpinan. "Pemilihan kepala bank harus lebih selektif. Jika ada fraud yang terjadi, pimpinan harus bertanggung jawab," tegasnya.(ang)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: