Didiskualifikasi MK dari Calon Bupati Bengkulu Selatan, Ini Tanggapan Gusnan Mulyadi

BENGKULUEKSPRESS.COM – Dalam sidang sengketa Pilkada Bengkulu Selatan 2024, dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Daniel Yusmic P. Foekh dan Suhartoyo, membacakan putusan yang mengejutkan.

Pada pukul 20.50 WIB, Senin, 24 Februari 2025, MK menetapkan bahwa Pilkada tersebut harus diulang. Putusan ini merupakan keputusan pertama dan terakhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3, H. Rifai S.Sos dan Yevri Sudianto, yang mengajukan sengketa.

Inti putusan MK adalah mengenai periodesasi masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Kepala Daerah Bengkulu Selatan yang telah memasuki dua periode. MK mempertimbangkan putusan nomor 1/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan tidak dibedakan, baik oleh penjabat definitif maupun pejabat sementara.

Selain itu, MK juga merujuk pada putusan nomor 129/PUU-XXXI/2024, yang menafsirkan masa jabatan berdasarkan waktu pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Huruf n UU 10/2016.

BACA JUGA: Pilkada Bengkulu Selatan, Gusnan - Ii Sumirat Resmi Daftar ke KPU Didampingi Rohidin Mersyah

BACA JUGA:Bupati BS Dilaporkan ke Polda Bengkulu Terkait Pemalsuan Dokumen, Begini Tanggapan Gusnan

"Maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 haruslah berlaku sama atau tidak dibedakan, yaitu ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif, setelah diterbitkan keputusan Kemendagri Nomor 131.17-1080 Tahun 2025 tentang pengangkatan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan," ujar Daniel Yusmic P. Foekh.

Hakim Daniel menambahkan bahwa penghitungan masa jabatan dimulai sejak Gusnan secara nyata menjabat sebagai Plt Bupati. Dengan demikian, masa jabatan yang dijalani sebagai Plt pun dihitung, sehingga periode kepemimpinannya pada periode pertama – dari 17 Mei 2018 hingga 17 Februari 2021 – mencapai 2 tahun 9 bulan, jelas melebihi ambang batas 2 tahun 6 bulan.

"Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan di mana wakil kepala daerah yang tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil kepala daerah tersebut sebagai kepala daerah dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan menjadi kepala daerah, merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas," jelasnya.

Implikasi dan Tanggapan Gusnan Mulyadi

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK memutuskan mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati dalam kontestasi Pilkada Bengkulu Selatan 2024. Selanjutnya, MK memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang dengan menyertakan II Sumirat sebagai peserta Pilkada, dengan waktu paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Mengenai calon Wakil Bupati, MK menilai adil untuk mempertahankan II Sumirat agar ikut serta dalam pemungutan suara ulang, dengan penunjukan pengganti Gusnan sepenuhnya diserahkan kepada partai politik pengusul.

Dalam sebuah video singkat di akun Facebook pribadinya, Gusnan Mulyadi menyatakan penerimaan atas putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa yang didiskualifikasi hanyalah dirinya, sementara II Sumirat masih tetap berhak sebagai peserta Pilkada.

Gusnan mengibaratkan situasi ini sebagai pertandingan sepak bola di mana wasit telah meniup peluit, namun pertandingan belum usai karena akan ada pertandingan ulang.

Sumber: