Anggaran Infrastruktur Dirasionalisasi Rp 168 M

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi melakukan rasionalisasi anggaran di APBD Perubahaan tahun 2019. Tak tanggung-tanggung, sebesar Rp 168 miliar proyek infrastruktur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi dirasionalisasi.

\"Program yang dirasionalisasi itu ada di bidang bina marga dan cita karya,\" terang Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Mulyani kepada BE, kemarin (28/8).

Menurutnya, program yang dirasionalisasi itu cukup banyak. Mengingat anggaran infrastruktur awal mencapai Rp 777 miliar di Dinas PUPR Provinsi. Program yang dirasionalisasi itu, seperti pembangunan jalan suro bali Kabupaten Bengkulu Utara, pembangunan gedung web pemprov, rehab kantor gubernur, pembebasan lahan simpang skip Kota Bengkulu, pembangunan jalan simpang air muring ke SP3 Kabupaten Bengkulu Utara dan beberapa program jalan lainnya dimasing-masing kabupaten/kota. \"Banyak yang kena,\" tambahnya.

Rasionalisasi itu menurutnya, dilakukan lantaran anggaran pembangun itu digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sampai Rp 61 miliar dan beberapa kebutuhaan anggaran yang harus dilaksanakan di APBD Perubahaan. \"Rata-rata untuk bayar utang,\" tutur Mulyani.  

Mulyani menurutkan, program yang dirasionalisasi itu semuanya belum ada satupun masuk lelang ataupun tender. Disamping pemprov juga sedang kekurangan anggaran hingga harus melakukan upaya rasionalisasi. \"Yang dirasionalisasi itu belum ada yang dilelang dari awal tahun,\" tegasnya.

Meski demikian, Mulyani menegaskan, program yang dirasionalisasi tersebut tetap akan dikerjakan tahun depan. Artinya, di APBD murni tahun 2020 tetap akan dimasukan anggarannya. Sehingga bisa direalisasikan semuanya tahun depan. \"Tetap kita masukkan ke anggaran 2020. Jadi kita kerjakan semunya tahun depan,\" ungkapnya.

Untuk saat ini, pemprov tetap fokus mengerjakan proyek yang telah selesai dilelang untuk dikerjakan. Termasuk program yang belum selesai lelang, juga dikebut untuk diselesaikan. Mengingat hanya ada waktu sekitar 4 bulan kedepan, menyelesaikan semua proyek tersebut. \"Fokus kita kerjakan yang ada dulu,\" imbuhnya.

Pemprov juga mengatisipasi untuk tidak lagi berutang kepada pihak ketiga atas keterlembatan membayar pekerjaan yang sudah dilelang. Mengingat pemprov masih ada utang sekitar Rp 71 miliar lagi untuk dibayarkan pada tahun 2020 mendatang. \"Kita pastikan tidak ada lagi berutang,\" tutup Mulyani.

Dewan Baru Dikejar Deadline Pembahasan APBD

Sementara itu, jika tidak ada halang melintang, 2 September mendantang 45 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu akan dilantik. Tugas berat telah menanti didepan mata para wakil rakyat tersebut. Sebab, setelah dilantik para anggota dewan tersebut dihadapkan dengan kejar deadline pembahasan APBD tahun 2020 mendatang. Mengingat deadline pembahasan APBD murni itu telah dideadline Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 November mendatang.

\"Pembahasan APBD 2020 nanti dilakukan oleh dewan baru,\" terang anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali kepada BE, kemarin (28/8).

Menurutnya, saat ini DPRD dan pemprov telah melakukan rapat pembahasan awal atas kesepatakan proyeksi APBD 2020 mendatang. Artinya, laporan awal tersebut telah bisa diberikan oleh Kemendagri, bahwa pemprov sudah mulai melakukan pembahasan. Hanya saja, titik akhir pembahasan itu harus diberikan sebelum deadline waktu yang sudah diberikan. \"Sudah kita bahas awal, tinggal dilanjutkan saja nanti,\" tambahnya.

Untuk melakukan pembahasan APBD murni itu, tentunya dewan baru harus terlebih dahulu membentuk kelangkapan dewan. Baik itu susunan unsur pimpinan, draf tata tertib (tatib), bimtek, badan anggaran (banggar), badan kehormatan (BK) maupun alat kelangkapan dewan lainnya. Setelah semua lengkap, pembahasan baru bisa dilakukan oleh dewan baru. \"Dilengkapi dulu kelengkapan dewannya, baru pembahasan APBD dimulai,\" imbuh Tantawi.

Dari proyeksi APBD 2020 mendatang itu, terlihat ada beberapa penurunan anggaran. Dari total APBD 2019 Rp 3,3 triliun, di APBD tahun 2020 turun menjadi Rp 3,1 triliun atau defisit sekitar Rp 246,1 miliar. Hal itu terjadi lantaran ada beberapa penurunan seperti, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp 26,5 miliar turun menjadi Rp 25,8 miliar. PAD lain-lain turun dari Rp 294,6 miliar mendajadi Rp 207,4 miliar, kemudian dana perimbangan dari Rp 2,1 triliun mendaji Rp 1,9 triliun, kemudian DAK dari Rp 736,6 miliar turun Rp 564,4 miliar serta item beberapa item lainnya. \"Kalau dilihat dari proyeki APBD 2020 memang ada penurunan, nanti kita bahas,\" tegas Tantawi.

Meski demikian, Tantawi yang juga akan dilantik menjadi dewan baru itu menargetkan, pada pertengahan bulan November mendatang telah selesai dilakukan pembahasan dan disahkan peraturan daerah (perda) APBD tahun 2020. \"Pertengahan November itu sudah bisa kita selesaikan dan laporkan ke Kemendagri,\" tegas Tantawi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT mengatakan, pembahasan APBD 2020 itu memang nantinya akan dilakukan dengan dewan baru. Target pemprov sendiri akan mempercepat pembahasan anggaran tersebut. \"Target kita tidak lewat dari deadline pengesahaan,\" tutur Nopian.

Belajar dari tahun sebelumnya, pemprov sendiri bisa melakukan cepat pembahasan. Sehingga tidak ada keterlambatan hingga harus diberikan teguran karena lewat deadline. \"Kita belajar tahun lalu, pembahasan berjalan lancar,\" tutupnya. (151) PROYEKSI APBD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 URAIAN 2019 2020 PAD Rp 1,18 triliun Rp 1,11 triliun Pajak daerah Rp 861,6 miliar Rp 877,6 miliar Retribusi daerahRp 5,3 miliar Rp 5,2 miliar Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 26,5 miliar Rp 25,8 miliar PAD lain-lain Rp 294,6 miliar Rp 207,4 miliar DANA PERIMBANGAN Rp 2,1 triliun Rp 1,9 triliun Dana bagi hasil pajak Rp 73 miliar Rp 73 miliar DAU Rp 1,3 triliun Rp 1,3 triliun DAK Rp 736,6 miliar Rp 564,4 miliar Lain-lain PAD Sah Rp 23,1 miliar Rp 21 miliar Pendapatan lain Rp 23,1 miliar Rp21 miliar TOTAL PENDAPATAN Rp 3,3 triliun Rp 3,1 triliun

Sumber: