Pulang dari Retreat, Pj Sekda Akan Tingkatkan Tata Kelola Pemprov Bengkulu yang Efektif, Inovatif dan Adaptif

BENGKULUEKSPRESS.COM - Dalam rangka memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antardaerah, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni bersama Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, baru saja mengikuti kegiatan Retreat Nasional Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dari 26 hingga 29 Oktober 2025. Dikatakan Herwan Antoni, kegiatan retreat ini menjadi momentum penting bagi para pejabat daerah untuk memperkuat komunikasi, menyatukan perspektif, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

“Retreat ini sangat penting sebagai wadah memperkuat komunikasi dan memperluas wawasan antarsekda dan kepala Bapperida se-Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional,” ujar Herwan Antoni.

Tercatat sebanyak 552 Sekretaris Daerah, yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi dan 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selama pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai diskusi strategis dan sesi berbagi pengalaman (sharing session) yang membahas isu-isu penting pemerintahan, seperti percepatan pembangunan daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas nasional.

Selain menjadi ajang pembelajaran, kegiatan retreat ini juga menjadi momen refleksi dan penyelarasan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Melalui keikutsertaannya dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

 

Sumber: