Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Bengkulu Dinilai Terlalu Kecil, DPRD Dorong Penyesuaian Bertahap

KOTA BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM – Kecilnya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, khususnya tenaga pengajar atau guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bengkulu. 

Saat ini, sebagian besar GTT dan PTT hanya menerima honor sekitar Rp1 juta per bulan, angka yang dinilai jauh dari layak.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima langsung aspirasi dari organisasi profesi DTT dan PTT terkait ketimpangan kesejahteraan tersebut. 

Menurutnya, perbedaan gaji antara tenaga pendidik paruh waktu dan tenaga honorer di OPD sangat mencolok.

“Gaji yang mereka terima ini sangat rendah, hanya sekitar Rp1 juta. Bandingkan dengan THL di OPD-OPD yang bisa menerima Rp2 juta. Sementara kalau PPPK penuh, gajinya menyesuaikan. Ini jelas timpang,” ujar Teuku Zulkarnain.

Ia menjelaskan, DPRD telah memfasilitasi hearing antara perwakilan GTT-PTT dengan pemerintah daerah. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Bengkulu serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas terkait agar kesejahteraan tenaga pendidik paruh waktu dapat ditingkatkan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Kota Bengkulu Sidak Mie Gacoan, Soroti Limbah yang Cemari Sumur Warga

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Ajak Warga 'Berlangganan' Sampah, Tekankan Tanggung Jawab Bersama Jaga Kebersihan Kota

“Kita dorong agar mulai tahun anggaran 2026 sudah ada peningkatan, walaupun bertahap. Kalau belum bisa disamakan, setidaknya gap-nya tidak terlalu jauh, dan targetnya ke depan tidak ada lagi perbedaan,” jelasnya.

Menurut Teuku, tenaga pengajar memiliki peran strategis dalam mencerdaskan generasi bangsa, sehingga sudah seharusnya mendapatkan penghargaan yang layak. 

Namun demikian, peningkatan gaji tidak bisa dilakukan secara instan mengingat jumlah GTT dan PTT di Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 4.000 orang.

“Kalau dinaikkan Rp1 juta saja per orang, dikalikan ribuan tenaga dan 12 bulan, anggarannya sangat besar. Apalagi kondisi keuangan daerah saat ini juga terbatas, ditambah adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp300 miliar,” terangnya.

Meski demikian, DPRD optimistis kondisi keuangan daerah akan lebih longgar pada 2027 mendatang, sehingga ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT bisa lebih besar.

Sebagai penutup, Teuku Zulkarnain mengimbau para guru dan tenaga pendidik paruh waktu untuk bersabar. Ia memastikan DPRD akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka.

Sumber: