Wagub Tak Diberikan Kewenangan

BENGKULU, BE - Terhitung sejak kemarin (3/2), tampuk kepemimpinan Pemerintah Provinsi Bengkulu dipegang Wakil Gubernur, Sultan B Najamudin. Itu dikarenakan Gubernur H Junaidi Hamsyah tengah cuti melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekkah. Cuti gubernur ini akan berlangsung hingga 15 Maret mendatang, atau selama 12 hari. Di hari pertama kemarin, Wagub mengundang sejumlah pihak dan bertemu di ruang kerjanya, seperti Komandan Korem 041/Gamas Bengkulu, Kol Inf Achmad Sudarsono, Kepala Dinas Pertanian Ir Edi Nevian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rinaldi, Asisten II Ir Edi Waluyo SH MSi, Kepala Biro Hukum dan beberapa pejabat lainnya. Selain itu, Ketua PWI Bengkulu Sukatno SPd juga hadir dalam kesempatan itu. Pertemuan dengan Danrem, ketua PWI dan beberapa pejabat Pemprov ini dilakukan secara bergiliran di ruang kerjanya, di lantai 3 kantor Gubernur Bengkulu. Pertemuan itu pun membahas tentang Pemilu 9 April mendatang dan mengawasi proposal pasca HPN. \"Langkah pertama, saya memanggil kepala biro hukum, karena Plt sekda dan beberapa pimpinan SKPD tengah melakukan dinas luar. Saya minta karo hukum bagaimana menurut aturannya apakah saya secara otomatis menggantikan gubernur karena beliau hanya izin umroh sama saya. Karo Hukum mengatakan, idealnya memang harus ada pendelegasian tertulis dari gubernur. Tapi saya tidak mendapatkan pendelegasian itu,\" kata Wagub saat diwawancarai, kemarin. Dengan tidak adanya tugas dari gubernur, Sultan mengaku ia hanya menjalankan tampuk kepemimpinan Pemprov hanya hanya seremonialnya saja. Ia tidak berani mengeluarkan kebijakan atau surat keputusan (SK). Kendati demikian, ia bersama Kapolda dan Danrem berinisiatif memastikan Pemilu 9 April mendatang akan berjalan aman. \"Dalam pertemuan tadi langsung diputuskan, akan mengumpulkan semua unsur muspika kecamatan untuk berkumpul di Kantor Gubernur Bengkulu. Dan pertemuan itu akan kita laksanakan tanggal 11 Maret besok,\" terangnya. Para camat se Provinsi Bengkulu itu akan diberikan mengarahan tentang pengamanan Pemilu agar bisa menyampaikan informasi tersebut dari kelurahan hingga ke desa-desa. \"Harapan kita Pemilu dapat berjalan dengan damai, nanti camat diturunlan ke kelurahan dan desa untuk menyampaikan informasi tersebut,\" imbuhnya. Bahas Pasca HPN Sebelum pertemuan dengan Danrem itu, Wagub juga memanggil Asisten II Ir Edi Waluyo. Pemanggilan ini bertujuan  berkoordinasi tentang proposal HPN yang telah diajukan ke pemerintah pusat sebelum HPN beberapa waktu lalu. \"Asisten II kan sudah diberikan delegasi untuk memfollow up  proposal HPN, dan dalam waktu dekat ini semua SKPD akan dikumpulkan untuk membahas agar dana proposal HPN dimasukkan ke APBN-Perubahan. Karena belum lama ini saya bertemu dengan beberapa menteri, mereka mengatakan siap mengucurka dana seperti yang tertuang dalam proposal HPN itu, tapi mereka gub dan wagub untuk bertemu dengan mereka terlebih dahulu,\" tukasnya.(400)

Sumber: