Bengkulu Berpotensi Konflik antar Agama

BENGKULU, BE - Provinsi Bengkulu berpotensi terjadinya konflik antar agama yang bisa mengganggu keamanan.  Potensi konflik itu dikarekan di Bengkulu terdapat bermacam-macam selain agama Islam, seperti Hindu, Kristen, Katolik, dan agama atau kepercayaan lainnya. Selain berpotensi konflik antar agama, Provinsi Bengkulu juga berpotensi konflik antar sesama agama. Ini disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama,  KH Ma’ruf Amin saat menggelar dialog dengan gubernur, FKPD dan FKUB serta jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin. Ia mengungkapkan, selain berbeda agama, hal lainnya yang bisa memicu konflik adalah ajaran agama dan cara penyampaikan agama. Selain itu juga dikarenakan banyaknya aliran atau ajaran agama yang cenderung berbeda.   \"Konflik itu disebabkan dua hal, pertama disebabkan ajaran agama yang berbeda dan kedua disebabkan caya menyampaikan agama yang kurang tepat,\" kata Ma\'ruf Amin. Kendati berpotensi timbul konflik, namun ia percaya Pemerintah dan semua elemen masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat menghindari konflik tersebut, dan itu terbukti hingga saat ini belum ada konflik antar agama pecah di Bengkulu ini. \"Saya titipkan pesan kepada gubernur untuk tetap mencegah konflik ini di Bengkulu, dan akan saya laporkan kepada presiden bahwa Bengkulu sangat kondusif karena semua elemen masyarakatnya cukup peduli terhadap kerukunan umat beragama,\" paparnya. Anggaran Keagamaan Dipangkas Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov, H. Cik Hasan Den SH MSi mengungkapkan pihaknya belum dapat menyalurkan bantuan pembinaan keagamaan dengan maksimal, karena anggaran yang diusulkan pihaknya selalu dipangkas oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat pembahasan APBD. \"Seharusnya pemerintah memang memberikan bantuan keagamaan seperti bantuan untuk pembangunan tempat ibadah dan lainnya, namun kami tidak bisa berbuat banyak karena anggaran yang disetuji DPRD sangat minim sekali,\" ujarnya. Mendapati hal itu, Ma\'ruf Amin meminta ke depannya anggota dewan  lebih mementingkan bantuan terhadap keagamaan tersebut. Karena konflik juga bisa muncul akibat terjadi kecemburuan sosial karena pemerintah dinilai tidak adil memberikan bantuan. \"Pembina umat beragama itu memang ada anggarannya. Jangan mentang-mentang umat minoritas lantas dipandang sebelah mata, karena suatu saat bisa menimbulkan masalah,\" tuturnya. Di bagian lain, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah menyatakan permohonan maafnya terkait banyaknya usulan bantuan dari berbagai umat beragama di Provinsi Bengkulu yang belum terealisasi dengan baik.  \"Kami mohon maaf terkait anggaran yang belum terakomodir. Mudahan-mudahan dalam APBD-P tahun ini akan dianggarkan untuk semua agama melalui pos Biro Kesra. Kalau sekarang sulit sekali, karena APBD kita sudah disahkan, di sisi lain kita juga harus tetap berjalan dan kondusifitas ini tetap dijaga,\" terangnya. Selain itu, gubernur juga mengaku akan mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik dan berupa keras untuk menghentikannya bila konflik itu terjadi. \"Saya bersama tokoh masyarakat, agama, perguruan tinggi, PAKEM dan unsur lainnya akan mendeteksi akonflik sedini mungkin dan segera menghentikannya bila  konflik itu terjadi,\" pungkasnya. (400)

Sumber: