Demo Hari Tani di Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Janji Tindaklanjuti Aspirasi Petani

BENGKULUEKPRESS.COM - Perwakilan para Petani di Bengkulu bersama Walhi dan mahasiswa Bengkulu menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional, Senin (24/9/2025). 

Dalam aksi tersebut, para petani menuntut pelaksanaan reforma agraria yang adil, penghentian perampasan tanah, moratorium izin perusahaan yang merampas lahan rakyat, serta kebijakan agraria yang mendukung ketahanan pangan.

Koordinator Lapangan, Budi Pranata, menyampaikan, para petani di Bengkulu tengah dihadapkan dengan konflik ketimpangan ketersediaan lahan.

Dihadapan Gubernur, ia membeberkan bahwa HGU yang dimiliki para perusahaan di Bengkulu banyak merugikan masyarakat.Terlebih pada proses perizinan yang tidak jelas dan unprosedural.

Dalam kesempatan ini, ia meminta agar Helmi Hasan dapat menindaklanjuti aspirasi para petani dan menindak tegas perusahaan yang tidak taat pada aturan.

"Kehadiran petani disini meminta pada Gubernur, jika terbukti HGUnya bermasalah dan berkonflik pada masyarakat Bengkulu untuk dapat segera menindak tegas dan mendesak segera perusahaan tersebut dan paling utama adalah mengembalikan ketersediaan tanah pada petani agar bisa kembali dikelola oleh petani," kata Budi.

BACA JUGA:Ciptakan Wisata Ramah Keluarga, Walikota Dedy Perketat Aturan Bagi Pedagang di Pantai Panjang

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Sulap Jalan S. Parman Jadi Pusat Kuliner ala Malioboro

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan akan menindaklanjuti tuntutan para petani yang datang hari ini.

“Pemerintah sangat mendengarkan aspirasi mahasiswa, NGO, Walhi, dan para petani. Kami menyambut baik tuntutan itu, bahkan saya langsung menandatangani rancangan pembentukan tim bersama seperti yang diminta,” ujar Helmi 

Masih kata Helmi, pihaknya diberi waktu 14 hari kedepan. Ia juga meminta agar perwakilan petani, mahasiswa, dan NGO dapat duduk bersama pemerintah dalam rapat terbuka membahas persoalan agraria.

Helmi juga memastikan hak petani atas lahan tidak boleh hilang akibat perampasan tanah, serta berjanji akan memanggil perusahaan yang diduga melanggar izin untuk ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

"Apabila ada pelanggaran hukum akan kita tindak. Jadi tidak perlu ragu, Kejaksaan dan Kepolisian kita p ada contohnya bagaimana satu hal yang gak mungkin ternyata bisa dan dan presiden kita lahan yang kemudian yang dianggap bermasalah kemudian ditindak," tandasnya 

 

Sumber: