Geruduk Kantor Gubernur, Mahasiswa Bengkulu Desak Penurunan Pajak & Atasi Kelangkaan BBM

BENGKULUEKSPRESS.COM – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang halaman Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (28/5/2025).

Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan aliansi mahasiswa lintas kampus turun ke jalan, menyerukan tuntutan keadilan fiskal yaitu penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penanganan serius terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Aksi ini bukan kali pertama, melainkan akumulasi kekecewaan mendalam. Mahasiswa menuding Pemerintah Provinsi Bengkulu abai terhadap realitas ekonomi rakyat kecil, terutama dengan penerapan opsen pajak hingga 66% tanpa sosialisasi yang memadai.

"Kami tidak hanya menolak kenaikan pajak, tapi juga menolak cara pemerintah bermain-main dengan informasi publik. Kenaikan ini dilakukan diam-diam, rakyat kaget, dan kami marah," tegas Fauzan Arasyid, Koordinator Lapangan yang juga Ketua PMII Cabang Kota Bengkulu.

BACA JUGA:Wapres Gibran Respon Aksi Mahasiswa Bengkulu, Sayangkan Opsen Pajak yang Tinggi Hingga Kirim 2 Deputi KLH

BACA JUGA:Solidaritas Gempa Bengkulu, Para Senator Turun Langsung Salurkan Bantuan Tunai ke Korban di Betungan

Mereka menyuarakan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan saat ini tidak hanya menyesakkan rakyat, tetapi juga menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Aksi ini juga menjadi panggung kritik terhadap lemahnya komunikasi antara pemerintah dan DPRD dalam menjelaskan dasar kebijakan yang berdampak langsung pada kantong rakyat.

Dalam pertemuan dengan perwakilan DPRD Provinsi Bengkulu, mahasiswa mendesak agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti.

Mereka menuntut peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dinilai membebani tanpa adanya peningkatan layanan publik yang sepadan.

BACA JUGA:Wapres Gibran Serahkan Dana Stimulan ke Korban Gempa, Rp 60 Juta Langsung Masuk ke Rekening

BACA JUGA:Wapres Gibran Sidak SDN 61 Bengkulu, Pastikan Menu Makan Bergizi Gratis Aman dan Layak

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan tarif PKB adalah bagian dari skema pajak bagi hasil ke pemerintah kabupaten/kota. Namun, mahasiswa menilai penjelasan ini tak cukup menjawab keresahan warga yang merasakan langsung dampaknya.

Di tengah situasi ekonomi yang masih rapuh, mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Kenaikan pajak dan harga BBM tanpa kejelasan arah kebijakan, menurut mereka, hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa.(ang)

Sumber: