Stok Blangko e-KTP di Provinsi Bengkulu Masih Aman, Dukcapil Siapkan Distribusi Tambahan ke Dua Kabupaten

BENGKULUEKSPRESS.COM -  Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memastikan ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di wilayah Bengkulu masih dalam kondisi aman. 

Saat ini, tersedia sekitar 19 ribu keping blangko e-KTP yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, Syahjudin, M.Pd, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Bidang Pendaftaran Kependudukan (Dafduk), jumlah stok blangko e-KTP berkisar antara 18 hingga 19 ribu keping.

" In Sya Allah stok yang ada saat ini masih cukup untuk melayani kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan di seluruh wilayah kabupaten dan kota,” ujar Syahjudin, Kamis (17/4/2025)

BACA JUGA:Dinkes Bengkulu Lakukan Skrining 9 Penyakit Tidak Menular Prioritas

BACA JUGA:Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Jadi Sorotan Senator Destita di Musrembang 2025

Ia menambahkan, secara umum Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten/kota juga masih memiliki stok blangko e-KTP yang bervariasi, sehingga belum ada permintaan mendesak dari daerah. 

Namun demikian, terdapat dua kabupaten yang menjadi perhatian khusus karena kebutuhan yang meningkat yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

"Kabupaten Bengkulu Selatan karena ada kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan di Kabupaten Bengkulu Tengah karena adanya imbauan dari Bupati agar ASN memiliki KTP dengan domisili Bengkulu Tengah," jelasnya

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu akan melakukan distribusi masing-masing sebanyak 1.000 keping blangko e-KTP ke Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah.

Syahjudin juga menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan kebutuhan blangko e-KTP. Meskipun sejauh ini belum ada permintaan resmi untuk pengusulan tambahan blangko, langkah antisipatif tetap dilakukan.

"Kami terus berkoordinasi dengan pusat. Ketika blangko tersedia, kami akan segera ajukan permintaan," ungkapnya.

Disisi lain, Syahjudin menyebut adanya kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada keterbatasan stok blangko. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat mencari solusi alternatif, termasuk kemungkinan pengadaan mandiri.

"Kalau kabupaten/kota punya anggaran, mereka bisa berusaha sendiri untuk menambah stok. Tapi kami tetap menyiapkan stok dari provinsi karena pada akhirnya kebutuhan tersebut tetap akan disampaikan ke kami," tutup Syahjudin. (TRI)

Sumber: