Pemkot Bengkulu Urusi Hak Keluarga Miskin di Kota Bengkulu, Kadinsos: Pemerintah Tak Boleh Diskriminatif

BENGKULUEKSPRESS.COM - Terkait statement dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait masih banyak janda dan lansia yang belum terus di kota Bengkulu, ditepis oleh Kadinsos kota, Sahat Marulitua Situmorang. 

Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu menjelaskan, pihaknya sejatinya diminta untuk mengurusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencakup keluarga dan jumlah jiwa dari keluarga kategori tidak mampu.

"Jadi di dalam DTKS ini yang diampu Kementerian Sosial, yang setiap kelurahan kita ada operator 6NG, itu tidak pernah milih-milih antara itu janda, itu duda, itu anak gadis, itu perjaka, tapi semuanya sama. Sepanjang dia keluarga yang kriteria miskin, yang kita usulkan untuk masuk DTKS supaya mendapatkan bantuan sosial," jelasnya. 

BACA JUGA:Jika PAD Tak Capai Target, Pemkot Bengkulu Bisa Lakukan Rasionalisasi Target PAD 2025

Ia menambahkan, namun bila mana ada warga miskin yang belum diusulkan, silahkan disampaikan data-datanya sehingga Dinas Sosial bisa mengusulkan ke dalam DTKS.

Terlebih lagi, Dinsos saat ini juga dilengkapi inovasi SIDARLINK, Sistem Pemutarkhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Keliling, yang setiap hari turun membawa bantuan sosial untuk warga yang bila mana belum masuk DTKS.

"Jadi kita tidak melihat orang yang dibantu ini mau janda, mau duda, mau muda, mau tua, kalau dia keluarga miskin, ya kita bantu. Kalau umpamanya pemerintah milih-milih, bantunya janda, dan duda tidak dibantu. Nah, emang bukan warga negara si duda ini. Ini yang maksud saya jangan diskriminatif, kota Bengkulu ini mau kita wujudkan kota Bengkulu ini kota yang inklusif," tambah Sahat. 

"Saya setiap hari mengunjungi rumah-rumah warga, ikuti nanti kegiatan saya. Cuma saya tahu, apakah juga dilakukan oleh pihak lain untuk mengunjungi rumah warga sehingga bisa mempublish data itu? Saya rasa tidak," tegas Sahat. 

BACA JUGA:Tingkatkan Minat Baca dan Literasi Anak SD, Pemkot Bengkulu Gelar Lomba Bercerita

Sahat mempertanyakan sumber data yang diungkapkan pihak pemprov yang menyampaikan statement miring terkait kinerja pemkot Bengkulu dalam memperhatikan hak-hak warga miskin. 

"Saya gak tahu kalau memang ada data yang hanya khusus janda tok. Tapi kalau lansia, ya lansia yang tunggal. Itu yang diurus oleh Dinas Sosial. Kalau kita kan kriterianya keluarga. Keluarga ini bisa saja janda, bisa saja duda. Tidak pernah saya mengatakan hanya ngurusi janda Dinsos ini.

Terlalu diskriminatif kalau seorang kepala dinas sosial membicarakan khusus tentang janda," tutup Sahat. (*)

Sumber: