Aksi Gapabara Dinilai Mubazir

BENGKULU, BE- Aksi yang direncanakan Gabungan Pengusaha Batu-bara (Gapabara) penolakan BBM non subsidi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai percuma alias mubazir. Pasalnya kebijakan pembatasan BBM itu merupakan keputusan Pemerintah Pusat. \"Saya kita percuma melakukan aksi menyerahkan truk mereka, karena tidak menyelesaikan masalah,\" kata Asisten I Setda Pemprov Drs H Sumardi MM, kemarin.

Diyakini para penguaha batu bara tersebut akan mikir tiga kali untuk melakukan aksi besar-besaran. Terlebih, jika berencana untuk meletakkan kendaraan mereka kepada pemprov,\" Diletakkan disini (Pemprov) apa untungnya. Mereka melakukan aksikan harus ada untung-ruginya,\" paparnya.

Jika masalah pembatasan solar subsidi, dia mengatakan tidak hanya di Bengkulu. Semua daerah di Indonesia juga mengalami nasib yang sama. \"Solarkan ditetapkan sesuai kuota, tidak bisa ditambah lagi. Jadi kalau memang dipaksakan, ya tidak bisa,\" katanya.

Ditambahkan Kepala Dishubkominfo Provinsi Drs Eko Agusrianto mengatakan pembatasan BBM bukan semata-mata untuk mengurangi jatah pengusaha angkutan batu bara. Tetapi, karena pemerintah sudah membatasi kuota BBM, maka harus dikendalikan agar tidak habis sebelum akhir tahun. \"Akan lebih parah lagi terjadi kekosongan sebelum akhir tahun, maka lebih baik kita batasi penggunaan BBM,\" katanya.

Sementara itu, Ketua Gapabara Bengkulu, Medi mengatakan para pengusaha akan menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur pada Senin (8/4) untuk menolak pemakaian BBM non subsidi untuk angkutan tambang batu bara.

Menurutnya, pembatasan BBM berdampak terhadap antrean kendaraan telah merugikan pengusaha angkutan batu bara terutama para sopir.\"Pendapatan sopir berkurang hingga 50 persen dan sering terjadi kecelakaan karena gangguan psikologis akibat lamanya mengantre BBM tanpa istirahat,\" ujar Medi.(100).

Sumber: