Skandal 271 T

Total Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini termasuk Helena Lim dan Harvey Moeis. Empat belas lainnya sebagian adalah para petinggi PT. Timah Tbk. Perusahaan BUMN terbesar di bidang pertambahan timah. Termasuk  Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (mantan Direktur Utama PT. Timah Tbk), Emil Ermindra (Direktur Keuangan PT. Timah), dan Alwin Albar (Direktur Operasional PT. Timah). 

Semua bermula saat produksi bijih timah yang dihasilkan PT. Timah Tbk kalah dibanding hasil produksi perusahaan swasta. Hal itu disebabkan banyaknya penambangan liar yang beroperasi di wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Timah Tbk. 

Di sinilah perencanaan korupsi dimulai. Mestinya, manajemen PT. Timah menindak penambangan liar tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. Biji timah hasil penambangan liar tersebut dibeli. Caranya, PT. Timah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta pemilik smelter (peleburan timah). Dibuat skenario, perusahaan swasta membeli bijih timah hasil tambang illegal tersebut dengan harga yang dilebihkan.

PT. Timah lalu membeli bijih timah hasil dari penambangan liar yang sudah dikumpulkan itu.  Dibuat pula rekayasa seolah-olah ada perjanjian antara PT. Timah dan perusahaan swasta pemilik smelter.  

Seperti kata Adam Malik: “Semua bisa diatur.” Untuk memuluskan skandal, dibentuk pula perusahaan -perusahaan boneka.

BACA JUGA:Nama-nama 20 Anggota DPRD Lebong 2024-2029, PAN Masih Duduki Posisi Ketua 

Setelah dilakukan pembayaran dari PT. Timah kepada perusahaan-perusahaan boneka, terjadi bagi-bagi cuan yang dinikmati para tersangka. Suami Sandra Dewi disebut Kejagung berperan menampung cuan tersebut dengan dalih uang CSR (Corporate Social Responsibillity). 

Modus korupsi tata niaga timah ini cukup rumit. Tapi wajib dibongkar habis. Seperti kata tiktoter di atas, diduga masih ada pemain-pemain lain. Bukan hanya di Bangka, tapi juga di daerah lain. Dan bukan Cuma timah, masih ada batubara, emas, nikel, dan tambang-tambang lainnya.. 

Penulis adalah wartawan senior/Ketua Komisi Hukum PWI Pusat

Sumber: