Sambut Kedatangan Jokowi, Warga Pasang Spanduk Penolakan PT BRS, Sayangnya Dirusak OTD

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pra kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (22/7/2023), spanduk penolakan terhadap PT Bimasraya Sawitindo (BRS) yang dipasang oleh masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Air Palik Menggugat dirusak oleh orang tak dikenal (OTD) sekira pukul 02.00 WIB.

Sarnobi, masyarakat Desa Tebing Kandang menyampaikan, sekira pukul 03.00 WIB melihat 1 unit mobil dengan plat ditutup berhenti di depan rumahnya  dan 1 orang turun dari mobil menuju spanduk yang dipasang dan bermaksud melepaskan spanduk penolakan PT BRS yang terpasang tersebut.

"Orang yang turun dari mobil memiliki ciri-ciri bertubuh sedang, menggunakan kaos warna hitam dan menggunakan topi. Jadi saya kejar, namun orang itu berhasil berlari masuk masuk dalam mobil dan mobil langsung melaju kearah Kota Bengkulu,” ujar Sarnobi.

Dari pengerusakan spanduk yang dilakukan oleh oleh orang tak dikenal ini, ada sekira 10 buah spanduk penolakan di Desa Selubuk dan Tebing Kandang yang dirusak.

BACA JUGA:Bertemu Presiden Jokowi, Warga Seluma Tolak Dikasih Baju Tapi Minta Izin PT FBA Dicabut

Sekira Pukul 07.00 WIB masyarakat menggelar aksi damai untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi. Aksi ini dilakukan di Tugu Polwan Kecamatan Air Napal Ketika Presiden dijadwalkan mengunjugi Kota Argamakmur.

Dalam aksi tersebut, sejumlah warga berkumpul di tepi jalan dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar PT BRS ditutup kerena tidak memiliki izin Hak Guna Usaha yang jelas.

Masyarakat di wilayah Air Palik menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap aktivitas PT. BRS yang telah beroperasi di daerah mereka tanpa memiliki legalitas yang jelas, terutama tanpa HGU. Mereka merasa bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat selama bertahun-tahun beraktivitas di wilayah tersebut.

Namun, aksi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka mengalami kendala karena aparat keamanan yang selalu menghadang dan menghalang. Aksi damai yang seharusnya menjadi sarana warga untuk menyuarakan keluhan mereka menjadi terhambat oleh kehadiran aparat.

BACA JUGA:Dua Desa di Seluma Ini Bakal Dikunjungi Presiden Jokowi

Presiden Jokowi sendiri tidak memberikan respon kepada aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan langsung kepadanya. Hal ini disebabkan oleh penghalangan dan penutupan informasi aspirasi oleh pihak aparat keamanan.

Usai kunjungan kerja ke Kota Argamakmur, Presiden Jokowi kembali melintas melalui wilayah tersebut sekira pukul 13:25 WIB dalam perjalanan pulang ke Kota Bengkulu. Masyarakat Kembali menyampaikan aspirasi melalui spanduk dan poster, Kembali mengalami kekecewaan karena aparat keamanan yang menghalang dan bahkan menarik turun spanduk tersebut.

"Kenapa kami, masyarakat, ingin menyampaikan aspirasi atas ketidak adilan yang terjadi di wilayah desa kami dihalang-halangi? Setiap kami menyampaikan aspirasi kami selalu dihadapkan dengan aparat kepolisian,” ujar Tuti, masyarakat Desa Selubuk.

Penolakan warga 10 desa (Desa Lubuk Sematung, Pukur, Ketapi, Pasar Tebat, Selubuk, Tebing Kandang, Talang Kering, Pasar Palik, Lubuk Tanjung dan Tanjung Genting) di Kecamatan Air Napal dan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara terhadap PT BRS ini berawal dari warga yang merasa ditipu oleh PT BRS untuk memberikan plasma pada tahun 2019, namun setelah ditunggu ternyata perjanjian ini adalah harapan palsu, dimana sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan terhadap janji tersebut.

Sumber: