Mensos: Penerima Bansos Tak Bisa Diganti di Lokasi Penyaluran

Mensos: Penerima Bansos Tak Bisa Diganti di Lokasi Penyaluran

BLT minyak goreng di Bengkulu-(foto: rio susanto/bengkuluekspress.disway.id)-

BENGKULUEKSPRESS.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan penerima bantuan sosial (bansos) tidak bisa diganti langsung di lokasi penyaluran, jika ada yang membutuhkan namun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Mensos Risma, data penerima bansos harus dikembalikan ke pemerintah terdahulu untuk didata kembali agar tertib administrasi.

"Enggak bisa, harus kembali ke kita dulu karena nanti administrasi pemerintahnya gimana. Nanti aku dikira nyopet (mencopet) nanti," kata Mensos Risma.

Risma mengingatkan bahwa maladministrasi dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berpotensi merugikan negara. Seperti halnya temuan pada data lama di tahun 2020, karena beberapa data belum terkoneksi oleh DTKS.

BACA JUGA:Catat! Bansos Telur dan Ayam Meluncur April 2023, Tanggalnya ini

BACA JUGA:BLT Rp 200 Ribu dan Bansos PKH Rp 3 Juta Cair, Jumlah KPM Nambah 1,2 Juta

Namun sekarang data tersebut dapat dicek langsung dengan sistem yang ada di Kementerian Sosial, yang dikelola melalui Pusat Kendali, serta aplikasi Cek Bansos. Bahkan dari sana bisa diketahui nominal penarikan yang dilakukan oleh penerima manfaat.

"Nah sekarang itu kita bisa cek, 'Oh mas ini terima bansos.' Kalau dulu enggak bisa ngecek itu, karena harus dicek , Oh udah salur belum, sudah terima belum,' itu tu kita harus ngecek ke bank, tapi sekarang sudah bisa," katanya.

Mensos mengatakan jika dahulu bantuan hanya salur saja, namun belum dapat diketahui apakah uangnya sudah ditarik langsung oleh penerima manfaat. Kendalanya, ada beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan sehingga penerima manfaat harus menempuh perjalanan panjang.

BACA JUGA:4 Bansos ini Cair April 2023, Cek Daftar Penerimanya di sini

BACA JUGA:Bansos BPNT 2023 Cair Rp 400.000, Cek Nama Penerimanya Segera

"Jadi nggak bisa, karena itu nggak seperti itu. Data itu harus ada usulan yang bertanggung jawab siapa yang mengusulkan itu. Makanya tadi kalau ada relawan tadi 1,6 juta relawan itu yang mengusulkan, dia bertanggung jawab, ada ID-nya dia, namun kita sembunyikan untuk melindungi mereka," ujarnya.(**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: