Puluhan Ribu Rumah di Bengkulu Tak Layak Huni, Terbanyak di Bengkulu Utara

"Ada wilayahnya masing-masing, untuk menyelesaikan rumah tidak layak huni," tegasnya. 

Tahun ini, menurut Yudi, Dinas Perkim hanya menganggarkan 47 rumah mendapatkan program bedah rumah. Jumlanya memang masih sedikit, karena kabupaten/kota juga membuat program yang sama. Meski demikian, pihaknya juga sudah mengusulkan program bedah rumah dengan berbagai pihak, seperti Baznas Provinsi Bengkulu. 

Seperti di  Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 498 unit,  Seluma 328 unit dan Bengkulu Tengah 16 unit. "Program ini tentu akan segara kita realisasikan," terang Yudi. 

Asisten II Setdaprov Bengkulu Ir H Rachriza Razi mengatakan, dalam penanganan rumah tidak layak huni, pemprov sudah memiliki program bedah rumah. Program itu disiapkan di Dinas Perkim Provinsi Bengkulu, sebanyak 47 unit rumah. Satu rumahnya, dianggarakan Rp 17,5 juta. 

"Sudah ada anggarannya dan bisa direalisasikan," terang Rachriza.

Program yang sudah disiapkan itu, tentu harus direalisasikan kepada masyarakat yang benar memiliki rumah tidak layak huni. Jangan sampai program itu tidak tepat sasaran. 

"Kita minta programnya tepat sasaran. Silakan nanti berkoordinasi dengan kabupaten/kota," ujarnya. 

Sementara itu, anggota Fraksi Amanat dan Keadilan di DPRD Provinsi Bengkulu, Billy Dwitrata Sunardi ST menegaskan, masih banyaknya rumah tidak layak huni itu, menjadi faktor kemiskinan di Provinsi Bengkulu. 

"Tidak bisa dipungkiri, untuk melihat kemiskinan itu paling mudah dari rumahnya sudah layak huni ataupun tidak," terang Billy.

Banyak faktor, adanya rumah tidak layak huni. Tentu, menurut Billy persoalan ekonomi menjadi masalah pertama. Katika ekonominya baik, maka hunian yang dimiliki akan menjadi baik pula. 

"Perlu langkah jangka panjang, dalam menyelesaikan kemiskinan itu," tambahnya. 

Dalam mengatasi rumah tidak layak huni itu, Billy menegaskan, perlu stimulus dari pemerintah. Sejauh ini, dalam pembahasan anggaran, program bedah rumah masih dianggarkan. Meskipun tidak begitu besar. Karena program bedah rumah itu, sudah dimiliki masing-masing pemda kabupaten/kota. 

"Selain dari pemerintah daerah, program bedah rumah juga ada di Baznas, instansi vertikal maupun dari prusahaan melalui program CSR," tutur Billy.

Program bedah rumah, menurut politisi PAN  itu memang sangat layak diberikan. Meskipun untuk satu rumahnya, hanya dianggarkan sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta perunit. Jika digunakan untuk membangun rumah, memang masih jauh dari cukup. Hanya saja, program bedah rumah itu sebagai pendorong, agar masyarakat memiliki rumah layak huni. 

"Ada modal awal diberikan, jika kurang dalam membangun rumah layak huni. Maka dibutuhkan, kerjasama masyarakat untuk ikut membantu. Baik secara tenaga maupun materi," ungkapnya. 

Sumber: berita ini sudah tayang di surat kabar bengkulu ekspress