Empat Fraksi Menolak Pinjaman Dana ke SMI

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembahasan rencana peminjaman dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 250 miliar menimbulkan pro kontra di tingkat DPRD kota. Meski hingga saat ini belum diparipurnakan, namun terhitung satu minggu sejak rincian program diserahkan ke dewan, sudah ada 4 fraksi yang menolak/tidak setuju untuk meminjam dana tersebut, seperti PKS, Golkar, Demokrat, dan Hanura.

Sedangkan fraksi PAN, Nasdem, PPP, Gerindra menyatakan setuju. Namun, untuk fraksi Bintang Perjuangan yang merupakan gabungan dari PDIP, PKB, PBB, PKPI hingga saat ini belum menentukan sikap atau masih abu-abu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Awaludin menjelaskan pihaknya sudah melakukan kajian secara mendalam terhadap 5 program yang dibangun menggunakan dana SMI tersebut. Dan menurutnya, program yang dibangun bukanlah bersifat urget/darurat sehingga tidak terlalu penting untuk dilakukan, dan jika dipaksa maka akan memberatkan Pemkot itu sendiri, karena harus mengembalikan angsuran pinjaman dengan jumlah yang cukup besar namun tidak ada hasil yang memuaskan.

\" Kalau kita meminjam akan lebih berat merugikan karena harus mengembalikan uang pinjaman. Dan untuk membangun sebenarnya bisa menggunakan APBD secara bertahap. Intinya kalau diminta pandangan dari Fraksi PKS pinjaman dana itu bukan skala prioritas, dan kami sudah membulatkan suara untuk disampaikan dalam paripurna nanti,\" kata Awaludin usai melakukan rapat internal dengan seluruh anggota fraksi PKS, kemarin (13/11).

Awaludin memaparkan bahwa dengan pinjaman Rp 250 miliar itu Pemkot akan membangun Rumah Sakit penyangga tipe D yang sebenarnya setara dengan puskesmas karena pelayanan maksimal hanya dokter umum dan dokter gigi, sehingga tingkat kebutuhan rumah sakit ini tidak terlalu diperlukan karena sudah memiliki rumah sakit kota tipe C yang dibangun menggunakan dana APBD dan hingga kini terus dilakukan pembangunan.

Kemudian, untuk pembangunan jalan selain APBD juga sudah dibantu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya, dan sejauh ini sudah 2010 titik jalan yang berhasil dibangun menggunakan APBD secara bertahap, sehingga untuk menyelesaikan sisanya tidak perlu meminjam dana.

Selain itu, pembangunan pasar di terminal sungai hitam dan betungan juga dianggap tidak terlalu prioritas apalagi setelah dibangun pasar tentu tidak akan mudah untuk menghidupkannya membutuhkan waktu yang lama agar pasar itu bisa ramai.

Seperti halnya, ketika dahulu pemkot ingin membangun terminal dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagainya, tetapi setelah dibangun hingga saat ini kondisi terminal justru terbengkalai.

\"Dari pinjaman Rp 250 milyar itu total pengembaliannya hampir Rp 340 milyar. Rata-rata pokoknya sekitar Rp 62 milyar ditambah dengan bunganya Rp 11 Milyar pertahun, ditambah lagi administrasi yang harus dibayarkan sekitar Rp 2,5 milyar. Sedangkan 5 program itu bisa kita bangun, tapi kalau minjam justru merugikan kita,\" papar Awaludin.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Heri Ifzan SE membeberkan fraksi PPP sudah menyatakan setuju rencana Pemerintah untuk meminjam dana Rp 250 miliar. Dengan alasan, mendukung upaya percepatan pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

\"Kami PPP sepakat pinjaman ini dan merespon positif percepatan pembangunan. Usulan ini harus dilakukan pada jabatan awal tahun, karena kalau sudah lewat tahun depan maka tidak lagi memenuhi syarat. Nanti hasilnya akan diputuskan di Paripurna Internal DPRD,\" ungkap Heri.

Disisi lain, Ketua Fraksi gabungan, Iswandi Ruslan SSos menilai suasana dalam proses pembahasan dana pinjaman SMI ini menimbulkan pro dan kontra yang bisa memicu perselisihan atas perbedaan pandangan. \"Anggota DPRD itu memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Jangan sampai hanya berbeda pendapat terkait keinginan Pemda kota minjam dana SMI ini, justru kita (DPRD) yang terpecah belah, ini yang perlu dicamkan seluruh anggota dewan,\" ingatnya.

Dijelaskannya, meski saat ini setiap Fraksi diberikan kesempatan untuk mengkaji pinjaman dana tersebut, namun hasil akhir keputusan akan dilakukan voting suara. Jika banyak fraksi yang setuju maka proses pinjaman itu akan dilanjutkan, jika tidak maka akan dibatalkan. Hanya saja, lanjut Iswandi, bagi fraksi atau anggota dewan yang tidak setuju jangan sampai dikucilkan oleh dewan lainnya hanya karena berbeda pendapat.

\"Untuk fraksi kami masih melakukan pembahasan, karena berkas itu sangat tebal sehingga membutuhkan waktu panjang. Intinya kami minta untuk tetap menjaga suasana kondusif,\" harapnya.

Disisi lain, ia juga menginggatkan agar pembahasan dana SMI ini jangan dikait-kaitkan dengan pembahasan APBD 2019. Sebab meski pembahasannya dilaksanakan secara bersamaan, namun ia meminta agar dewan tetap fokus dan serius membahas APBD, karena APBD ini lebih penting dan memiliki batas waktu sekitar tanggal 20 Desember 2018 harus sudah diketok palu. Jika nantinya, pengesahan APBD terlambat hanya karena ikut campur pembahasan dana SMI ini, maka Kota Bengkulu akan mengalami kerugian, dan mendapatkan pinalti dari Pemerintah pusat.

\"Kita takut APBD ini molor akhirnya kena pinalti lagi seperti tahun lalu. Konsekuensinya bisa dikenakan pemotongan hingga Rp 45 miliar, nah inikan sangat disayangkan kalau sampai terjadi. Karena, sebesar itu bisa sangat bermanfaat untuk menjalankan program ke masyarakat,\" tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): (805)

Sumber: