BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu hingga 30 Oktober 2019 lalu mencapai Rp 1,27 Triliun atau 0,90 persen dari target penyaluran nasional sebesar Rp 140 triliun. Melihat rendahnya penyaluran tersebut, Perbankan di Bengkulu agar memprioritaskan penyaluran KUR ketimbang kredit lainnya. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra mengatakan, sebagai penyalur KUR terbesar, pemerintah masih akan mengandalkan dunia perbankan untuk memantau aliran dana ini agar tepat sasaran. Pemerintah juga memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi penyaluran bantuan ini hingga hilirnya.
\"Secara garis besar, kita ingin perbankan bisa memprioritaskan penyaluran KUR dibandingkan kredit lainnya,\" kata Ismed, kemarin (12/11).
Ia meminta, perbankan diharapkan dapat memprioritaskan penyaluran KUR daripada penyaluran kredit jenis lain. Hal ini dinilai akan mempercepat kenaikan tingkat usaha dalam industri UMKM. Semakin cepat naiknya tingkat usaha sebuah UMKM, maka mereka juga akan \"naik kelas\" dalam pembiayaan dan menggunakan jenis kredit lain yang akan turut mengerek keuntungan perbankan. \"Apalagi kredit industri kecil rata-rata lebih besar. Jadi harus terus didorong demi kemajuan UMKM di Bengkulu,\" tuturnya.
Ia juga menyampaikan, tidak hanya perbankan, pelaku usaha juga harus memanfaatkan KUR ini. Apalagi perbankan juga sudah memberikan akses mudah untuk melakukan pinjaman KUR. Sehingga semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan pembiayaan tersebut. \"Pembiayaan KUR ini bunganya ringan hanya 7 persen per tahun, kemudian syaratnya juga mudah dan tidak perlu menjaminkan agunan,\" tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, Hj Noni Yuliesti MM yang mewakili Gubernur Bengkulu menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong agar masyarakat bisa memanfaatkan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat ini. Apalagi jumlah pengakses dana KUR di Bengkulu baru mencapai 37.850 orang hingga 30 Oktober 2019 lalu. \"Kita akan minta perbankan di Bengkulu agar bisa mendorong masyarakat untuk memakai pembiayaan ini,\" ujar Noni.
Ia menambahkan, keberadaan UMKM harus tetap dijaga, karena para pelaku usaha merupakan salah satu ujung tombak perekonomian di Indonesia, yang mampu bertahan dalam kondisi sulit sekalipun. \"UMKM ujung tombak stabilitas ekonomi kita, saat krisis moneter pun, justru yang bertahan adalah UMKM, maka dari itu, perlu kita jaga, bagaimana UMKM kita manfaatkan pembiayaan yang disediakan pemerintah ini,\" tutupnya.(999)