Pasar dan Kantor Walikota Lumpuh

BENGKULU, BE - Sekitar 2500 pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pasar Kota Bengkulu Bersatu mengepung kantor walikota sekira pukul 09.00 WIB. Aksi ini praktis membuat aktifitas ekonomi di 3 Pasar Tradisional terhenti. Sementara kantor di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, lumpuh sementara waktu. Para pedagang dari Pasar Minggu, Pasar Barukoto II dan Pasar Panorama ini menuntut agar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar direvisi. \"Sebelum Perda itu direvisi, kami menuntut agar pelaksanaannya ditunda terlebih dahulu sampai ada titik temu atau pembahasan yang sesuai dengan koridor penuh nilai-nilai keadilan. Kami juga meminta segala macam bentuk pungutan liar dihapuskan dan seluruh aparat yang pernah terlibat diberhentikan,\" kata Marwandi, Koordinator Lapangan (Korlap) Pedagang Pasar Kota Bengkulu Bersatu kepada Harian Bengkulu Ekspress. Berdasarkan urutan kejadian, massa awalnya berkumpul di Stadion Semerak Sawah Lebar dan Gedung Olah Raga (GOR) Bengkulu sejak pukul 07.00 WIB. Sekitar pukul 08.30 WIB, massa mulai bergerak ke Kantor Walikota. Setiba di Jalan Basuki Rahmat Simpang Lima, massa dihadang anggota kepolisian berseragam lengkap dengan senjata pengaman. Korps Bhayangkara bahkan menyiagakan 2 anjing pelacak serta 2 unit mobil water canon untuk mengantisipasi aksi anarkisme. \"Ada 130 personel yang kita libatkan,\" kata Kapolres Bengkulu, AKBP Iksantyo Bagus Pramono SH MH, kepada BE. Sekitar pukul 09.15 WIB, massa melakukan orasi-orasi. Ketika matahari semakin tinggi, massa kemudian menuntut agar Walikota Bengkulu bersedia untuk turun dan menemui mereka. Desakan massa ini direspon oleh kepolisian. Kapolres kemudian mengimbau agar 10 orang perwakilan massa aksi dapat berdialog dengan perwakilan Pemerintah Kota. Setelah melewati proses pemeriksaan polisi, 10 orang negoisator perwakilan pedagang diterima di ruangan Sekretaris Daerah (Sesda) Kota Bengkulu. Dialog Buntu Ke 10 perwakilan tersebut adalah Marwandi, Bambang, Zulhendri, Rahmat, Solihin, Melyansori, Riki, Iwanto, Zulbahrudi dan Syaiful. Masing-masing mereka merupakan perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), perwakilan organisasi-organisasi pedagang pasar, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka disambut oleh Sekretaris Daerah (Sesda), Drs H Yadi MM, yang didampingi Kapolres Bengkulu, AKBP Iksantyo Bagus Pramono SH MH. Ikut serta diantaranya Asisten II Setda Kota, Ir Fachruddin Siregar MM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Jahin Liha Bustami SSos dan Kabag Humas Setda Kota, Dr Salahuddin Yahya MSi. Kepada para perwakilan Pemerintah Kota, para perwakilan pedagang menyampaikan seluruh aspirasi mereka. Namun karena perwakilan pedagang menuntut agar Walikota H Helmi Hasan mau menemui mereka, pertemuan ini berakhir deadlock tanpa keputusan apapun. Sesda hanya meminta kepada perwakilan massa aksi untuk menanti undangan dialog bersama walikota yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari. \"Walikota hari ini kebetulan sedang menemani orang pusat untuk meninjau HUT Kota. Beliau diminta untuk mendampingi orang tersebut untuk meninjau masalah kegiatan di kota. Beliau memerintahkan kepada saya untuk menemui saudara-saudara. Namun bilamana saudara-saudara ingin bertemu beliau langsung, beliau menawarkan pertemuan hari Rabu usai salat zuhur berjamaah,\" kata Yadi dalam dialog tersebut. Sementara Korlap Pedagang Pasar Kota Bengkulu Bersatu, Mawardi, mengatakan, pihaknya telah berulangkali berupaya untuk berdialog dengan walikota namun menurutnya selalu tidak mendapatkan tanggapan. Ia memberikan deadline hingga satu minggu kedepan agar Pemerintah Kota memberikan tanggapan atau mereka akan menempuh jalur hukum lainnya. \"Kami ini salah satu kelompok ekonomi yang penting di kota ini. Kalau masalah ini tidak selesai, maka kegagalan bagi Kota Bengkulu. Kami siap untuk menggelar aksi yang lebih besar. Ini bukan ancaman. Ini kehendak pedagang sendiri. Bukan kelompok kami. Ini bisa terlihat dari kehadiran pedagang hari ini,\" katanya. Disisi lain, Mawardi menyampaikan bahwa pihaknya menolak bilamana dialog dilaksanakan saat program rajin salat berhadiah mobil dilaksanakan. Ia mengatakan, permasalahan pasar merupakan suatu kebijakan yang harus dipisahkan dengan program walikota yang lain. \"Ini kegiatan keduniaan. Kalau program salat itu masuk kegiatan akherat. Kalau bisa di ruang walikota saja. Tidak perlu di masjid,\" tukasnya. Situasi Memanas Situasi sempat memanas ketika Iwanto Junaidi, perwakilan pedagang Pasar Minggu, menyinggung kinerja Pemerintah Kota. Ia mengungkit masalah perparkiran yang tak bisa diselesaikan oleh selain walikota. Pernyataan Junaidi ini kemudian dibantah Sesda yang mengatakan bahwa menjalankan pemerintahan harus dengan prosedur dan ketentuan. Sementara dialog berlangsung, ribuan massa aksi diluar pagar Kantor Walikota semakin menggemuruh. Didalam ruangan, dialog menjadi panas setelah Saiful, perwakilan pedagang Barukoto II mengatakan tentang penolakannya atas penerapan Perda tentang Retribusi Pasar karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Senada disampaikan Zulbahrudi, perwakilan dari APPSI. Dia mengatakan, pihaknya tidak akan bertindak anarkis. Menurutnya, tersulutnya emosi pedagang karena adanya pernyataan memancing emosi dari Pemerintah Kota. Khawatir akan terjadi gejolak massa, rapat yang tidak menghasilkan keputusan tersebut lantas dipercepat. Tanpa keputusan apapun, Sesda Yadi tetap meyakini para pedagang bahwa aspirasi mereka akan disampaikan langsung kepada walikota. Ia berulang kali menyampaikan bahwa Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar harus dijalankan sesuai dengan perintah Undang Undang. Menurutnya, bilamana pihaknya tidak menerapkan Perda tersebut, maka akan menjadi temuan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. \"Yang jelas kami dari Pemerintah Kota akan kembali mengundang saudara-saudara sekalian. Orangnya jangan berganti-ganti. Orang yang sama akan kami undang dalam pertemuan berikutnya,\" kata Yadi menutup rapat tersebut. Walikota Buka Ruang Aspirasi Dibagian lain, Walikota H Helmi Hasan SE melalui Kabag Humas Setda Kota, Dr Salahuddin Yahya MSi, mengatakan, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, ruang aspirasi ini selalu dibuka, bukan hanya untuk pedagang, namun juga untuk rakyat lainnya secara keseluruhan. \"Setiap warga negara punya hak untuk bersuara. Aspirasi itu boleh disampaikan agar kita memahami apa persoalannya. Makanya ruang aspirasi itu selalu kita buka. Silahkan menilai bagaimana program kita. Setiap hari Rabu kita selalu bersedia untuk duduk bersama. Seluruh Kepala SKPD ada. Seringkali, persoalan-persoalan yang dirasakan rakyat itu sering dapat dipecahkan dengan baik ketika musyawarah itu kita laksanakan usai salat zuhur berjamaah. Kita buat juga program asmara subuh keliling. Masyarakat seringkali menyampaikan aspirasinya dalam momentum yang seperti ini. Tidak ada masalah, silahkan kalau mau berdialog kita terbuka,\" urainya. Menurutnya, langkah dialog dengan cara berjamaah di masjid merupakan tindakan yang lebih bermartabat. Dia menjelaskan, riskan bagi Pemerintah Kota untuk mengubah Perda tersebut. Pasalnya, Perda tersebut merupakan produk DPRD yang tak bisa diubah dengan gegabah. \"Kita justru kedepan sedang merancang bagaimana agar setiap kios, los dan lapak yang ada di pasar itu tidak lagi dijualbelikan atau disewakan. Kita ini berkomitmen untuk mengubah nasib rakyat kok. Ada oknum yang dapat kios. Ada 3 tempat dijual ke orang. Ini akan kita berantas habis. Kemudian kita kembalikan ke pedagang lagi. Pedagang mau dengan tarif itu. Mereka mau setor uang ke negara. Uang ini gunanya juga agar pemerintah bisa mengurus pasar. Tukang ulo tidak mau urus pasar. Kalau APBD bukan dari pasar terus darimana. Tentunya kita berpihak kepada aturan,\" paparnya. Berakhir Damai Sekitar pukul 10.20 WIB, para perwakilan pedagang kembali ke tengah-tengah massa aksi. Aksi berlangsung tertib tanpa anarkis. Para pedagang mengusung spanduk dan poster-poster bertuliskan tuntutan mereka. Diantaranya keluhan agar tidak selalu diusir oleh Satpol PP, kritikan terhadap kinerja pejabat dan keberatan atas kenaikkan tarif retribusi pelayanan pasar. Setelah para perwakilan pedagang menyampaikan hasil dialog, massa berangsur-angsur membubarkan diri. Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mantan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muspani SH, datang ke Sekretariat Pemerintah Kota. Ia langsung bertemu dengan Sesda Kota Bengkulu guna membahas permasalahan pasar ini. Ia meminta kepada Pemerintah Kota untuk menyelesaikan persoalan ini dengan arif dan bijaksana. \"Saya hanya ingin mengajak agar Pemerintah Kota dapat memperhatikan masalah ini. Dan menurut kami, respon pemerintah terhadap masalah ini cukup baik,\" sampainya. Pantauan BE dilapangan, kondisi pasar dalam keadaan sepi. Hampir seluruh toko baik di Pasar Minggu, Pasar Panorama, Pasar Barukoto II bahkan Pasar Pagar Dewa dalam keadaan terkunci. Dibeberapa pasar, tampak sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menjual sayur mayur. Sejumlah warga mengaku kesulitan untuk mencari kebutuhan ekonomi. (009)

Sumber: