Perkuat Bukti, Polda Bengkulu Periksa 180 Saksi dan Ajukan Perlindungan LPSK Kasus Suap PHL PDAM

BENGKULUEKSPRESS.COM – Kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penerimaan Pegawai Harian Lepas (PHL) di PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu telah berjalan selama enam bulan, namun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu masih menunggu hasil audit Kerugian Negara (KN) dari BPKP.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Muhammad Fuad Syahrir Rangkuti, mengatakan bahwa belum ditetapkannya tersangka karena penyidik masih menunggu hasil audit dari BPKP. "Belum bisa dipastikan kapan audit keuangan negara dari BPKP keluar. Kami berharap audit keluar secepatnya, sehingga proses penyidikan bisa cepat selesai," kata Kompol Fuad, Kamis (7/8/2025).

BACA JUGA:Momen Akrab di Rakernas JKPI, Gubernur Jawa Barat KDM Sapa Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi

BACA JUGA:Pukau Turis Mancanegara, Tim Karnaval Kota Bengkulu Sukses di Event JKPI Yogyakarta

Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa lebih dari 180 saksi, termasuk Direktur aktif PDAM Tirta Hidayah, Samsu Bahari, istrinya, serta para PHL yang diduga terlibat. Penyidik juga telah mengajukan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk sekitar 40 orang saksi. Selain itu, sejumlah saksi juga telah mengembalikan uang gratifikasi, meskipun nominalnya belum dapat disampaikan.

Kasus ini mencuat setelah adanya temuan dari BPKP terkait rasionalisasi pegawai yang dianggap berlebihan (overload), yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Jumlah pegawai PDAM saat ini mencapai 359 orang, termasuk 152 pegawai tetap, 104 PHL, dan 104 honorer. Perekrutan 104 PHL ini menjadi sorotan karena tidak dilaporkan kepada dewan pengawas dan pembina BUMD.

Polisi telah menggeledah kantor PDAM dan rumah pribadi direktur, serta mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti untuk memperkuat penyidikan.(**)

Sumber: