Dorong Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri, Senator Destita Apresiasi Terobosan Pemprov Bengkulu

Sementara itu Menteri Abdul Kadir menyampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi dan menempatkan PMI secara aman dan bermartabat. 

Menteri Abdul Kadir menegaskan bahwa saat ini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mentransformasi lembaga sebelumnya yang hanya berbentuk badan menjadi kementerian penuh.

"Dulu hanya badan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi sekarang sudah menjadi Kementerian. Artinya, segala proses terkait pekerja migran mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penempatan berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan Presiden Prabowo memiliki visi besar dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi PMI. Salah satu prioritas pemerintah adalah memastikan anggaran negara difokuskan pada kegiatan yang menghasilkan lapangan kerja nyata.

"Kita menyadari Indonesia sedang menikmati bonus demografi, di mana 70 persen penduduknya adalah usia produktif. Ini bisa menjadi berkah, tapi juga bencana bila tidak dikelola dengan baik," ungkapnya.

Menteri juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap PMI agar tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa pada periode kepemimpinannya, fokus utamanya bukan hanya pada pelindungan, tetapi juga pada peningkatan dan perluasan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara sah dan terstruktur.

Selain peluncuran KUR PMI, kegiatan Merah Putih Expo 2025 juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda penting lainnya, seperti Launching Migrant Guadience Centre, Launching Kelas Industri, Launching Pelepasan PMI G to G Jepang, dan job fair.

Kegiatan ini diikuti oleh 1.000 peserta, melibatkan 40 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan 40 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) binaan BP3MI Sumatera Selatan.

 

Sumber: