Penuhi Kebutuhan Sehari-hari, Warga Enggano Bertahan Hidup Dengan Barter Ikan dan Beras

"Ikan 1,5 kilogram kami tukar ke beras 1 kilogram. Karena tidak ada uang, mau belanja pakai apa," kata Rahmawati, ibu rumah tangga di Desa Malakoni.

BACA JUGA:Akses Pembiayaan BRI, UMKM Penyuplai MBG Sukses Tingkatkan Kapasitas Dapur hingga Berdayakan Masyarakat

Situasi itu, lanjutnya, memaksa para ibu di Enggano harus berhemat untuk menggunakan kebutuhan rumah tangga. Bahkan, kata Rahmawati, kini ada sejumlah kepala keluarga yang terpaksa berutang di warung kecil untuk memenuhi kebutuhan harian mereka,

"Seorang kawan bahkan ada yang sudah utang sampai Rp4 juta untuk memenuhi kebutuhannya selama berapa bulan ini," katanya.

Iwan, warga dari Meok mengaku karena hasil kebunnya tidak bisa dijual. Kini, ia menganggur. Kondisi itu pun menimpa hampir sebagian besar kepala keluarga yang mengandalkan pendapatan dari hasil kebun mulai dari Pisang, Kopi, Kakau, Pinang, Jantung Pisang, Daun Pisang, Melinjo, dan lainnya.

"Ada yang jadi kuli bangunan. Saya sekarang, jadi upahan proyek. Biar ada uang. Karena ini untuk anak dan istri," kata Iwan.

Tak cuma itu, Iwan yang anaknya sedang berkuliah di salah satu kampus di Bengkulu, mengaku sudah kesulitan untuk mengirimkan biaya harian bagi anaknya di Kota Bengkulu. 

Melihat kondisi ini, Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi menilai, kondisi memprihatinkan yang dialami oleh warga di Enggano menjadi bukti bahwa pemerintah daerah di Bengkulu telah mengabaikan nasib orang Enggano.

Sementara, dalam klaim dan narasi yang tersampaikan ke publik. Pemerintah selalu menyatakan bahwa mereka hadir dan peduli untuk Enggano.

"Betul kirim beras, tapi apakah itu bisa bertahan? Nyatanya tidak. Di sini, sesungguhnya seluruh barang tersedia. Namun mau pakai apa, kalau uang tidak ada," kata Fahmi.

Dalam pertemuan yang digelar AMAN bersama seluruh pimpinan kepala suku di Enggano. Kebutuhan utama Enggano saat ini untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal. Hanya cukup menyediakan kebutuhan kapal yang cukup untuk membawa hasil bumi.

"Hitungan mereka, cukup 10 kapal setiap keberangkatan. Jadi bisa menampung semua hasil pertanian. Pemerintah pasti punya kuasa ini, kami pikir. Inilah yang harusnya dilakukan dari kemarin," tutup Fahmi.

Sumber: