Dukung Swasembada Pangan, Pemerintah Kucurkan Rp3,7 Miliar untuk Optimasi Lahan Pertanian di Mukomuko

Subkoordinator Saprodi, Alsintan, dan Pembiayaan, Dodi Hardiansyah, SP, M.Ling-(ist)-
BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah pusat melalui skema Tugas Perbantuan (TP) kembali menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian di Kabupaten Mukomuko.
Tahun 2025 ini, daerah berjuluk "Kapuang Sati Ratau Batuah" itu menerima kucuran dana sebesar Rp3,7 miliar dari APBN untuk mendukung program optimasi lahan pertanian non-rawa. Program ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas petani di wilayah pedesaan dan mendukung swasembada pangan nasional.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Pitriyani Ilyas, S.Pt, melalui Subkoordinator Saprodi, Alsintan, dan Pembiayaan, Dodi Hardiansyah, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menggarap 809 hektare lahan pertanian yang tersebar di tiga kecamatan: Ipuh, Malin Deman, dan Selagan Raya.
“Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala irigasi yang selama ini menghambat petani. Dukungan pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan pertanian berkelanjutan,” ujar Dodi, Selasa (17/6/2025).
BACA JUGA:Terbukti Korupsi Dana BUMDes, Kades dan Pengurus BUMDes Sinar Laut Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara
BACA JUGA:Terancam Dana Desa Tertunda! 38 Desa Mukomuko Dikejar Deadline Pembentukan Kopdes Merah Putih
Menurut Dodi, pendekatan yang digunakan dalam program ini cukup fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah:
- Di Kecamatan Ipuh, kegiatan difokuskan pada pembuatan sumur bor guna mengatasi minimnya sumber air di lahan tadah hujan.
- Di Kecamatan Malin Deman, program berupa pembangunan sistem irigasi perpipaan untuk menjangkau area yang selama ini tidak terakses jaringan irigasi.
- Sementara di Kecamatan Selagan Raya, dana akan digunakan untuk merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, yang selama ini menjadi keluhan utama petani saat musim tanam.
“Seluruh kegiatan dikerjakan dengan skema swakelola oleh kelompok tani, yang artinya petani terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Saat ini, prosesnya sudah hampir rampung, tinggal menunggu kontrak sebelum dana disalurkan ke rekening kelompok,” jelas Dodi.
Menariknya, Mukomuko tidak berhenti pada program tahun ini saja. Dinas Pertanian setempat telah mengajukan 81 titik lokasi irigasi tersier untuk tahun anggaran 2026, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional.
“Usulan tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan dengan Balai Sungai Sumatera Wilayah VII Bengkulu, dan kami optimistis sebagian besar titik akan disetujui mengingat urgensinya bagi produktivitas pertanian lokal,” tambahnya.
Dengan optimalisasi jaringan air dan dukungan anggaran dari pusat, Dodi berharap petani di Mukomuko dapat lebih mudah mengakses sumber air saat musim tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan secara bertahap meningkatkan pendapatan.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal pemberdayaan petani dan keadilan akses infrastruktur pertanian. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa lahan-lahan pertanian yang sebelumnya termarjinalkan bisa kembali produktif dan menguntungkan,” tutup Dodi. (end/ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: