”Saya Tidak Langgar UU”

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah sepertinya tidak terpancing dengan kontalasi politik yang terus menanas. Dia tetap tenang dalam mengadapi segala persoalan yang dihadapi. Meski isu aksi boikot  hingga penggulingan santer diungkapkan sejumlah anggota dewan. Ketenangan Junaidi tersebut karena dia yakin, jika dirinya masih berada pada jalur yang benar. \"Saya tidak langgar Undang-undang,\" kata Junaidi singkat usai paripurna LKPj di DPRD Provinsi.

Masalah pengisian Wagub, sepertinya akan memusingkan Gubernur Junaidi, karena banyak kepentingan dibalik itu.  Tetapi beberapa kali dia menerangkan, jika dirinya tidak berniat untuk mengkosongkan posisi wagub. Namun, meski partai pengusung sudah mengusulkan tiga nama cawagub, Junaidi masih menunggu diundang Presiden SBY ke istana. \"BUkan masalah wagub saja, tetapi melaporkan kondisi Bengkulu dan program Bengkulu ke depan,\" ujar Junaidi menerangkan saat acara PKK Provinsi.

Junaidi berharap, Bengkulu mendapat perhatian dari SBY. Termasuk, menurut Junaidi agar SBY menepati janji-janjinya membangun Bandara Fatmawati yang pernah didijanjikan  saat MTQ Naisonal 2010 lalu. Junaidi berharap dipanggil SBY, sehingga dalam pertemuan itu nanti bisa menaggih janji langsung kepada presiden.

Kondisi Bandara Fatmawati saat ini memprihatinkan dan tertinggal jauh dari bandara provinsi lain. Padahal, potensi ekonomi dan jalur evakuasi dan distribusi barang saat bencana sangat diperlukan. \"Bandara di Bengkulu jauh tertinggal, pemerintah pusat segera bantu demi ekonomi dan jalur evakuasi serta distribusi kalau terjadi bencana,\" kata Junaidi yang disampaikan saat Rakorgub se Sumatera.

Junaidi mengatakan, kondisi Bandara Fatmawati Soekarno, di mana tempat ibu Negara Fatmawati dilahirkan, kondisinya sangat memprihatinkan dari daerah lain di Sumatera. Padahal, kata dia, Presiden SBY pada pembukaan MTQ 2010 lalu, berjanji akan membantu pengembangan bandara kebanggaan masyarakat Bengkulu.

Dia mendesak pemerintah pusat secepatnya mengalihkan pengelolaan Bandara Fatmawati Soekarno dari Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura (AP) II. Hingga saat ini di Sumatera, tinggal Provinsi Lampung dan Bengkulu yang belum diserahkan pengelolaannya ke AP II.

Pemprov Bengkulu, pada tahun ini telah menerima anggaran proyek pengembangan Bandara Fatmawati sebesar Rp 103 miliar dari APBN Perubahan tahun 2012. \"Dari APBN P kami sudah terima bantuan untuk bandara sebesar Rp 103 miliar,\" katanya.

Pengembangan bandara ini untuk memperpanjang dan memperluas landasan pacu agar bisa didarati pesawat boing. Saat ini, runway (landasan pacu) Bandara Fatmawati masih tersedia 2.250 meter runway. Pemprov akan menargetkan memperpanjang lagi menjadi 3.000 meter, agar pesawat besar dapat mendarat di sini. Saat ini, perkembangan Bandara Fatmawati Bengkulu masih dikelola Kementrian Perhubungan, dan belum dialihkan ke PT AP II.  \"Hanya dua provinsi bandaranya yang masih dikelola Perhubungan, Bengkulu dan Lampung,\" ujarnya. (100)

Sumber: