Pasca Insiden Lapas Cebongan, TNI Makin Terasingkan, Penegak Hukum Kian Memuakkan

Kriminolog Universitas Indonesia, Mulyana Wira Kusumah, mengatakan bahwa pemerintah harus menyadari insiden itu sebagai dampak krisis kewibawaan terhadap pemerintahan saat ini. \"Karena tidak mampu lagi melakukan kontrol secara efektif terhadap berbagai penyimpangan baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat luas,\" kata Mulyana, Minggu (24/3). Selain itu Mulyana juga melihat adanya kemuakan terhadap kinerja institusi penegak hukum yang masih jauh dari keadilan. \"Bagi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan nyata, kemuakan ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk kemurkaan, bahkan serangan fisik,\" ucapnya. Lebih lanjut Mulyana menambahkan, yang harus diingat bahwa TNI saat ini tidak lagi memiliki ruang politik sebagai forum untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan secara kelembagaan. Sementara sebelum 2005, lanjutnya, aspirasi TNI masih bisa disalurkan melalui Fraksi TNI/Polri yang ada di DPR RI. \"TNI seolah-seolah teralienasi dari proses-proses politik demokrasi sekarang,\" tegasnya. Mulyana menambahkan, kalaupun aksi kekerasan kolektif di LP Cebongan dilakukan oleh oknum TNI, maka proses hukum saja belum cukup untuk mengatasi persoalan sesungguhnya. \"Tanpa menyentuh akar masalah ada, gejala perilaku kekerasan yang sekarang masih bersifat kasuistis dapat berkembang menjadi sporadis,\" ulasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, empat orang tewas diberondong sekelompok orang tidak dikenal di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dini hari kemarin. Mereka adalah Dicky Sahetapi alias Dicky Ambon, Dedi, Ali, dan YD alias Johan, yang diduga mengeroyok dan membunuh anggota Kopassus, Sertu Heru Santosa, Selasa (19/3) lalu. Saat aksi penyerbuan dan penembakan di Lapas Cebongan yang berlangsung hanya sekitar 10 menit itu, para pelaku mengenakan cadar.(ara/jpnn)

Sumber: