Kemendagri Bakal Evaluasi Pj Walikota Bengkulu

BENGKULUEKSPRESS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn.) Tito Karnavian berjanji akan mengevaluasi tiap tiga bulan sekali semua penjabat (Pj) kepala daerah.

Evaluasi itu dilakukan untuk memantau perkembangan mereka dalam mengelola anggaran.

Tito bahkan mengingatkan agar setiap Pj tidak berpikir soal anggaran yang akan didapat. Terpenting, kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri itu memiliki konsep manajemen terutama bagaimana mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD)

Evaluasi yang bakal dilakukan Kemendagri tersebut termasuk Pj Walikota Bengkulu yang kini dijabat oleh Arif Gunadi. 

Untuk itu, Arif selaku Pj walikota minta kerjasama seluruh kepala OPD dan camat agar bekerja dengan lebih maksimal. 

BACA JUGA:Tak Diizinkan Berjualan, Pedagang Unib Belakang 'Ngadu' ke Dewan

Sebab, kata dia sebagai Pj tidak bisa bekerja sendirian tanpa bantuan dan dukungan kepala OPD, camat hingga lurah.

“Kita ini bukan superman, tapi kita adalah super tim,” ujar Arif saat mempimpin rakor bersama kepala OPD di ruang hidayah 1 Kantor Walikota, Rabu (11/10/23).

Tanggal 24 September, seluruh OPD diminta menyampaikan laporan mengenai progres peningkatan kinerja di bidangnya masing-masing untuk disampaikan ke Plt Sekda yang akan diteruskan ke Pj walikota, dan lalu kemudian disampaikan ke gubernur untuk jadi bahan evaluasi mendagri.

Kemudian yang menjadi fokus dan tolak ukur peningkatan kinerja selama masa jabatan Pj walikota adalah penanganan kasus stunting dan pengendalian inflasi.

Arif mengatakan memang stunting ini menjadi salah satu pokok perhatian. Sebelumnya ia sudah berkunjung ke Puskesmas Sawah Lebar menjumpai anak-anak stunting yang berjumlah 19 orang. 

Ia berharap 3 bulan ke depan jumlahnya menurun setidaknya menjadi 15, bukannya malah bertambah atau meningkat sehingga pelaporan itu nanti menunjukkan ada peningkatan dan perubahan selama 3 bulan Pj menjabat.

BACA JUGA:Pendemo Anti Pj Walikota Bengkulu Kembali Datangi DPRD, Ini Kata Dewan

Selain stunting dan inflasi, indikator lain yang menjadi pokok-pokok penilaian, yakni kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (utamanya aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelaksanaan pelayanan publik), kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

Sumber: