DPRD Kota Bengkulu Dukung Raperda P-APBD 2025, Beri Catatan Khusus untuk Kenaikan PAD

BENGKULUEKSPRESS.COM – Seluruh fraksi di DPRD Kota Bengkulu menyatakan setuju untuk membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kota Bengkulu tahun anggaran 2025. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (23/9/2025).

Sebelumnya, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi melalui Penjabat Sekda Tony Elfian telah membacakan penyampaian pengantar nota penjelasan Raperda P-APBD tahun anggaran 2025.

Ada sembilan fraksi di DPRD Kota Bengkulu yang kompak menyampaikan persetujuan melalui juru bicara masing-masing, yakni fraksi PAN, PKS, NasDem, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Hanura, dan Persatuan Pembangunan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, dan dihadiri Wakil Walikota Ronny PL Tobing, unsur Forkopimda, Pj Sekda Tony Elfian, kepala OPD, camat, serta lurah di lingkungan Pemkot Bengkulu.

BACA JUGA:Kapal Nelayan Karam di Bengkulu Utara, Satu Tewas dan Satu Hilang

BACA JUGA:Gubernur Helmi Copot Kepsek hingga Panitia SPMB SMA N 5 Kota Bengkulu

Juru bicara fraksi PAN, Dediyanto, menyampaikan apresiasi atas penyampaian Raperda P-APBD. Ia menegaskan pihaknya sepakat pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan.

“Perubahan anggaran untuk alokasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tentu sangat bermakna dan penting jika peruntukannya benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dediyanto juga menegaskan dukungan penuh fraksi PAN terhadap visi-misi walikota dan wakil walikota yang pro rakyat, termasuk inovasi penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pasar. Meski demikian, fraksi PAN memberi catatan khusus terkait belanja pegawai yang telah mencapai 59 persen dari total APBD. Ia juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Senada, juru bicara fraksi PKS, Andi Saputra, menekankan perlunya evaluasi serius terkait capaian PAD.

“Seharusnya target PAD di tahun anggaran 2025 ini dapat tercapai. Maka kami minta walikota melakukan evaluasi menyeluruh kepada OPD terkait,” tegasnya.

Usai penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan fraksi-fraksi oleh unsur pimpinan DPRD dan wakil walikota dari pihak eksekutif. Agenda berikutnya adalah mendengarkan jawaban Walikota Bengkulu atas pandangan umum fraksi-fraksi. (*)

Sumber: