78 Tahun Indonesia Merdeka, Apt Destita Khairilisani: Peran Perempuan di Parlemen Masih Minim

Lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 lalu harus diterapkan secara tegas supaya membuat jera para pelakunya, juga dalam memberikan hak-hak korban untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihannya. 

Perempuan juga membutuhkan pendidikan yang sama tingkatannya dengan laki-laki. Pendidikan dapat memutus lingkaran setan kemiskinan, karena itu pula ia sebagai hak dasar yang harus diberikan dalam menjamin bahwa semua anak mendapatkan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Perlu kejelasan program pemerintah untuk menjamin semua anak (perempuan) mendapatkan akses yang sama pada pendidikan ini. 

Lebih lanjut,  kedatangan Presiden Jokowi ke Provinsi Bengkulu belum lama ini juga menyinggung masalah pertumbuhan anak alias stunting.

Angka stunting di Bengkulu saat ini masih terbilang tinggi walaupun pemerintah daerah sudah berupaya untuk melakukan pencegahan dan penurunan yang hasilnya sudah mulai mengalami penurunan. Seperti  Kepahiang, Bengkulu Selatan, Mukomuko, dan Kaur.

Stunting membutuhkan penangan lintas sektoral, tidak semata persoalan asupan gizi dan ketersediaan pangan yang terjangkau oleh warga masyarakat, namun juga masalah pendidikan dan kesadaran publik, serta lebih umum lagi adalah persoalan kemiskinan yang masih belum tuntas secara merata.

Berangkat dari banyaknya persoalam tersebut, Destita Khairilisani yang merupakan Putri asli Kembang Mumpo, Seluma ini bertekad untuk mengabdikan dirinya sebagai perpanjang tangan masyarakat Bengkulu atas semua persoalan yang ada.

Destita menyadari, untuk menjadi pemimpin, pemegang kewenangan dalam membuat dan menjalankan kebijakan, membutuhkan pendidikan.

Namun hal itu tidak menutup kemungkinan akan kehadiran dan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Momentum 78 tahun Indonesia merdeka, Destita yang memiliki ciri khas kerudung putih ini bertekad untuk mengabdi serta siap berkokaborasi memperjuangkan nasib serta menuntaskan isu perempuan dan anak khususnya di Provinsi Bengkulu melalui jalur DPD RI.(**)

Sumber: