DPRD NTB Terkesan IPM dan Jamkesprov

BENGKULU, BE - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu dan program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) Bengkulu ternyata cukup menarik perhatian sejumlah anggota komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang dalam agenda kunjungan kerja ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa kemarin (26/2). Selain itu, masalah IPM Provinsi Bengkulu disebutkan merupakan peringkat 12 dari 33 Provinsi di Indonesia, sedangkan penerapan Jamkesprov serta pola teknis yang dijalankan juga menjadi jaminan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB bahkan sempat bertanya mengenai upaya meningkatkan IPM terutama di NTB sendiri yang disebutkannya sangat rendah. \"Saat ini provinsi kami berada pada peringkat 30 dari 33 Provinsi di Indonesia, belum lagi kalau kemudian Kalimantan Utara dimekarkan menjadi Provinsi yang tentunya peringkat tersebut dapat lebih merosot lagi karena pembangunan di Kalimantan sangat pesat,\" ujarnya.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi IV DPRD NTB yang lain Mosleh Khail yang mengaitkannya dengan metode pemetaan terhadap pengembangan pendidikan di Provinsi Bengkulu. \"Kami di NTB selalu saja kesulitan dengan memetakan anggaran untuk pendidikan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan IPM di suatu wilayah. Tentunya kami dapat belajar banyak dari Provinsi Bengkulu bagaimana menyikapi hal tersebut mengingat IPM kami yang masih rendah,\" ujarnya. Anggota DPRD NTB Marinah Hardi mengaku tertarik dengan pola Jamkesprov yang ada di Bengkulu guna menjamin kesejahteraan rakyat dan meningkatkan IPM. \"Tentunya dalam upaya meningkatkan IPM tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan,\" ujarnya.

Menanggapi penyampaian oleh beberapa anggota Komisi IV DPRD NTB, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Parial, SH menjelaskan secara teknis Jamkesprov merupakan program dari pemerintah dengan penganggaran sebesar Rp. 6 Miliar pada tahun ini serta diperuntukan bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang menjadi jaminan bagi kesejahteraan mereka yang tidak seluruhnya terlindungi oleh jaminan kesehatan lainnya seperti Askes, Jamkesmas dan Jamsostek. \"Siapapun bisa memanfaatkan Jamkesprov dengan cukup membawa pengantar dari Kecamatan domisili masing-masing dengan tujuan agar segala sesuatunya tidak menjadi sulit bagi masyarakat. Dengan program ini dimaksudkan dapat menjamin seluruh lapisan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau,\" jelasnya.

Menambahkan penjelasan tersebut, Sefti Yuslinah, S.Sos yang juga merupakan sekretaris Komisi IV mengatakan dakan upaya mempercepat dalam pengurusannya maka anggaran yang disiapkan langsung dititipkan ke RSUD M Yunus. \"Termasuk jika kemudian membutuhkan pengobatan lebih lanjut, maka anggaran tersebut juga dapat diperuntukan berobat di Jakarta dan segala biaya termasuk transportasinya ditanggung sebesar Rp. 3 Juta dengan menggunakan pesawat dengan membawa satu orang keluarga,\" imbuhnya. Saat ini, dikatakannya Provinsi Bengkulu dengan pembangunan manusianya menempati peringkat  12 dari 33 Provinsi dengan nilai IPM sebesar 73, 4 pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 sebesar 72, 55.(100)

Sumber: