Bentuk Tim TPP

TAIS, Bengkulu Ekspress - Anggaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sudah dialokasikan sebesar Rp 60 miliar. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bakal membentuk tim untuk memenuhi tuntutan DPRD Seluma, untuk menyampaikan secara rinci usulan penggunaan angaran TPP tersebut. Mulai dari instansi hingga per orang penerima TPP.

“Sebelum kita penuhi kita membentuk tim terlebih dahulu untuk merincikan pagu anggaran TPP Rp 60 miliar, yang sudah ditetapkan sebelum rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) dievaluasi gubernur,” ujar tegas Kepala BPKD Seluma Deddy Ramdhani SE MSE MA kepada Bengkulu Ekspress kemarin (29/11).

Draft perincian anggaran TPP itu nantinya disampaikan ke pimpinan DPRD Seluma. Setelah itu barulah RABD diajukan ke Gubernur Bengkulu untuk diverifikasi. Setelah hasil verifikasi keluar bila ada catatan terkait TPP yang diaukan itu, makan dibahas kembali ditingkat Banggar. Setelah itu barulah APBD Kabupaten Seluma, 2019 disahkan.

Besaran TPP yang direkomendasikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-PAN) untuk 2019, cukup besar mencapai Rp 208 miliar. Hanya saja, hal tersebut tidak mungkin di berlakukan di kabupaten Seluma. Karena harus disesuaikan dengan dengan ketersediaan anggaran di Kabupaten Seluma. “Besaran TPP 2019, tidak ada kenaikan yang mendasar, namun sekarang kita masih merinci satu persatu analisa beban kerja ASN,” sambungnya.

Sebelumnya Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma Ulil Umidi SSos MSi memberikan dua opsi terhadap TPP di Seluma. Pertama membuat rincian analisa, serta besaran TPP sebelum disahkannya APBD Seluma. Kedua TPP kembali ke anggaran 2017. Bila hal ini terjadi merugikan kembali ASN. \"Kalau besaran TPP keseluruhan mencapai Rp. 60 Miliar, namun itu masih belum rinci,\" ungkapnya.

Ulil menegaskan, dewan memang menginginkan TPP dirincikan Pemerintah Kabupaten Seluma. Hal ini dikarenakan dewan tidak menginginkan TPP dilaporkan secara gelondongan.\"Jangan lagi disampaikan secara gelondongan, jadi kalau masih sama seperti yang lalu, kita tidak akan sepakati hal tersebut,\" tegas Ulil.

Dewan tidak mempersalahkan terkait besarannya, namun memang perlu disusun serta dibuat rinciannya. Hal ini dikarenakan, agar TPP ini nanti terserap dengan baik tanpa ada kejadian yang tidak diinginkan. \"Kita kan ingin yang terbaik, jadi sudah seharusnya dibuat dengan baik,\" ujarnya.(333)

Sumber: