Pemprov Bengkulu Jamin Biaya Pengobatan dan Beri Pendampingan Korban Penembakan di Bengkulu Selatan
Pengacara Pemprov Bengkulu, Ana Tasia Pase-foto: tri yulianti-
BENGKULUEKSPRESS.COM – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, resmi membentuk tim khusus (timsus) untuk memberikan pendampingan penuh kepada warga Bengkulu Selatan yang menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan PT ABS.
Timsus ini dibentuk tidak lama setelah insiden terjadi, sebagai bentuk kehadiran dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak.
Timsus tersebut beranggotakan Pj Sekda, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta advokat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditugaskan khusus untuk mengawal hak-hak para korban
Ana Tasia Pase selalu pengacara Pemprov Bengkulu, memastikan bahwa seluruh proses pendampingan berjalan sesuai prosedur yang ada.
Menurut Ana, timsus dibentuk untuk memastikan seluruh kebutuhan korban, terutama biaya pengobatan dan proses pemulihan, sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Timsus ini dibentuk untuk menjamin biaya pengobatan dan kebutuhan lain korban. Ada korban yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga pemerintah harus hadir," katanya.
BACA JUGA:Pasca Penembakan Petani Pino Raya, Ketua DPRD BS: Konflik PT ABS Harus 'Diselesaikan di Satu Meja'
BACA JUGA:Kasus Penembakan Warga Pino Raya, Gubernur Helmi Lapor ke Polda Bengkulu
Ia menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan timsus hanya berfokus pada pemulihan korban, bukan masuk ke ranah hukum lain di luar tugas pendampingan tersebut.
"Kalau ranah lain, kita tidak masuk. Pendamping hukum yang dimaksud adalah pendampingan terhadap korban penembakan," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, terdapat lima bentuk bantuan yang akan diberikan oleh timsus, yaitu mulai dari pendampingan hukum kepada seluruh korban melalui advokat Pemprov Bengkulu.
Lalu pelayanan medis gratis dengan kualitas terbaik bagi seluruh korban luka, dan pemenuhan kebutuhan harian keluarga korban selama proses pemulihan.
Serta Pemberian beasiswa bagi anak-anak korban yang masih menempuh pendidikan tinggi. Terakhir program bedah rumah bagi korban yang rumahnya dinilai tidak layak huni.
"Rumah korban yang tidak layak nanti akan kita usulkan untuk dibedah, termasuk bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan," ujar Ana.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

