Tercatat ada dua opsi berbeda untuk melawan kebijakan pemerintah. Sebagian menuntut melakukan aksi demo besar-besaran. Sebagian lagi minta aksi mogok massal.
\"Rakornas kemarin (16/9) memang memanas. Hari ini dilanjutkan lagi untuk membuat keputusan apa aksi yang dilakukan honorer K2,\" kata Ketum FHK2I TIti Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (17/9).
Titi menambahkan, ada plus minusnya bila honorer K2 melakukan aksi demo atau mogok massal. Minusnya, honorer K2 harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Belum lagi harus berhadapan dengan kepala dinas atau kepala sekolah yang akan menghalangi aksi honorer.
Sisi positifnya, dari aksi ini pemerintah bisa melek dan melihat honorer K2 punya massa banyak. Selama ini pemerintah tenang karena honorer tetap mengabdi walaupun dibayar Rp 300 ribu per bulan.
\"Kalau kami mogok massal, bagaimana kondisi proses belajar mengajar. Jangankan seminggu, sehari saja pasti kalang kabut kok,\" ujar Titi.(esy/jpnn)