Insfrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi

GUNUNG, BE – Fokus pembangunan insfrastruktur yang menjadi kebijakan pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyrakat. Karena sebagai daerah pemekaran baru Bengkulu Tengah masih sangat membutuhkan pembangunan jalan dilingkungan pedesaan agar kawasan desa dapat diakses dengan mudah. Dijelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Muzakir Benteng, pemerintah melalui Bappeda selalu melaksanakan kajian untuk kebutuhan pembangunan, sehingga pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kita dalam merencanakan pembangunan itu selalu mempertimbangkan semua untuk kebutuhan masyarakat demi peningkatkan ekonomi, sehingga sarana yang kita bangun selama ini benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya. Muzakir menjelaskan, selain pembangunan insfrastruktur jalan, pemerintah juga memiliki agenda prioritas lainya seperti sarana atau fasilitas umum di pedesaan. Warga dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki disetiap pedesaan untuk mempermudah mengangkut hasil pertanian dan lainnya. “Selain itu, kita juga membangun gedung pemerintah di kawasan komplek perkantoran, Bappeda melaksanakan perencanaan pembangunan dilaksanakan Dinas PU, karena memang anggarannya ada di Dinas PU,” ungkapnya. Tahun depan Bappeda mempertimbangkan hasil pembangunan ditahun ini sebagai acuan untuk melaksanakan fokus pembangunan lebih lanjut demi kemajuan daerah. “Kita tetap melaksanakan pembangunan gedung lanjutan, dan juga peningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya. Pembangunan Jalan Bertahap Terkait pembangunan jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Drs Rahmad Riyanto menambahkan pembangunan jalan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat lama untuk mencapai seluruh pedesaan. Karena pembangunan meski dilaksanakan secara bertahap. Hal ini disebabkan anggaran pembangunan jalan yang masih terbatas di APBD Bengkulu Tengah. Untuk itu Rahmad mengharapkan adanya kesabaran warga yang jalan desanya belum tersentuh pembangunan. \"Tentunya semua desa akan dimendapatkan giliran pembangunan jalan, karena setiap tahunnya pemerintah selalu melaksanakan pendataan, sehingga ada pergantian pembangunan dan tidak dilaksanakan disatu tempat saja,” ungkapnya. Rahmad menjelaskan, dengan panjang jalan mencapai 500 kilometer lebih, tentunya sangat banyak anggaran yang dibutuhkan jika ingin melaksanakan pembangunan secara keseluruhan. “Anggaran untuk hotmix itu jika panjangnya satu 1 kilometer saja membutuhkan anggaran Rp 1 milliar. Jika seluruh jalan dibangun serentak hitung saja berapa banyak dana yang dibutuhkan. Selain persoalan dana, pembangunan jalan juga memiliki batas waktu pengerjaan proyeknya, rata-rata hanya selama 120 hari,\'\' tukasnya. Ada disuatu daerah panjang jalannya sampai 5 kilometer lebih. Kalau dibangunan sekaligus takutnya waktu pengerjaan tidak mencukupi. Jika dipaksakan tetap dibangun bisa melebihi batas waktu dan itu bisa menimbulkan masalah juga. Rahmad menjelaskan pihaknya sudah melaksanakan pendataan, sehingga memiliki rencana kerja yang jelas untuk pembangunan jalan serta sarana umum lainya. Dengan mengutamakan pembangunan sesuai skala prioritas. (320)