Gub Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memberikan peluang untuk menaikkan upah buruh atau upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 mendatang. Kenaikan bisa menjadi Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Sedangkan UMP saat saat ini Rp 1,73 juta perbulan.

Komitmen menaikkan UMP ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti saat menghadiri peringatan Hari Buruh Nasional yang digelar PT Pelindo II Bengkulu, kemarin (1/5).

\"Apapun tuntutan buruh, baik kenaikan UMP akan dipertimbangkan dan dicatat secara betul-betul,\" ungkap RM.

Dikatakannya, buruh sendiri menjadi tolak ukur kemajuan Bengkulu. Sebab, tanpa buruh, pembangunan yang ada di Bengkulu juga tidak mungkin dapat terjadi. Sehingga kesejahteraan buruh akan dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.

\"Pemprov akan menjadi mitra terbaik untuk buruh,\" tambahnya.

Meski demikian, Gubernur meminta semua buruh untuk terus meningkatkan produktifitasnnya. Keahlian harus terus diasah melalui pelatihan-pelatihan. Dengan demikian, buruh di Bengkulu akan mempu bersaing dengan buruh lainnya.

\"Keterampilan harus terus baik. Kita minta buruh tetap kompak,\" imbuhnya.

Dengan peningkatan produktifitas para buruh, maka nantinya akan menghalangi buruh lain datang ke Bengkulu. Sebab, jika produktifitas tidak terus ditingkatkan, maka nantinya akan berakibat menjadi penonton di daerahnya sendiri.

\"Produktiftas dan keahlian harus ditingkatkan, kalau tidak, akan jadi penonton,\" pungkas RM.

Harus Bangkit Sementara itu, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, Panca Darmawan SH mengatakan kondisi buruh di Provinsi Bengkulu berada di bawah garis kemiskinan.

\"Buruh di Bengkulu jauh dari kata makmur. Kaum buruh bukan mencari kekayaan, mereka mencari uang untuk mengisi perut dan menyekolahkan anak-anaknya. Kondisi mereka sangat memprihatinkan,\" ujar Darmawan, kemarin (1/5).

Dijelaskannya, kondisi yang memprihatinkan ini terlihat dari pemilihan Walikota Bengkulu beberapa tahun yang lalu, yang menjanjikan dibukanya 50 ribu lapangan kerja hingga pada akhirnya membawa harapan masyarakat untuk memilih dengan harapan mendapatkan pekerjaan.

\"Kondisi dari pilwakot tahun lalu membuktikan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, diantara mereka adalah kaum buruh yang mengharapkan penghasilan yang lebih layak,\" jelas Darmawan.

Lebih lanjut dikatakannya, ketidakberpihakan pemerintah juga dinilai dari banyaknya orang asing yang bekerja di Bengkulu sebagai tenaga profesional. Berbeda dari masyarakat lokal yang hanya menjadi buruh kasar.

\"Kalau dilihat tenaga profesional di Bengkulu banyak dari luar Bengkulu, sedangkan warga lokal hanya jadi pekerja kasar kelas menengah ke bawah, seharusnya ada aturan terkait hal tersebut,\" lanjutnya.

Tak hanya itu, dikatakannya tidak diperlukannya studi banding ke luar Bengkulu jika akhirnya tidak membawa perubahan ke Bengkulu. Padahal pada prinsipnya studi banding tersebut harusnya mampu membawa perubahan.

\"Studi banding yang dilakukan pemerintah itu tidak perlu kalau hanya menghabiskan dana, tidak ada perbaikan kualitas untuk Bengkulu yang berakibat pada rendahnya kesejahteraan pekerja,\" jelas Darmawan.

Namun disisi lain ia juga mengatakan kebanyakan buruh itu tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi. Mereka juga awam tentang organisasi, bahkan diantaranya tidak ada yang menuntut terkait kenaikan upah yang mereka terima.

\"Memang kebanyakan buruh hanya berpikiran asalkan mendapatkan uang untuk menyambung hidup, tetapi hal seperti ini jangan sampai dibiarkan saja. Pemerintah harus tetap mengutamakan kesejahteraan mereka,\" ujar Darmawan.

Darmawan menegaskan, para buruh harusnya bersatu dan bergabung dalam serikat buruh. Hal ini akan menjadi manfaat tersendiri bagi mereka ketika memerlukan perlindungan dan menuntut kesejahteraannya.

\"Ketika bergabung di serikat buruh atau organisasi maka mereka akan semakin kuat, keinginan mereka akan lebih cepat didengar, dan kesejahteraan mereka akan lebih diperhatikan,\" tegasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada semua buruh untuk bersatu dan buat organisasi agar bisa sama-sama berjuang dengan bergabung ke organisasi seperti SPSI atau organisasi buruh lainnya. Dengan bergabung di sebuah organisasi maka apabila ada hal yang ingin dikeluhkan dapat disampaikan secara bersama contoh kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP), para buruh bisa berjuang bersama-sama untuk memperjuangkannya.

\"Tetapi kebanyakan buruh tidak ada yang berani memperjuangkannya karena takut di pecat, artinya kita sudah dijajah bangsa sendiri. Kita tidak percaya lagi ada tuhan dibelakang kita,\" tambahnya.

Ia juga menyoroti buruh-buruh di Indonesia hanya menjadi alat oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Namun bantuan dana tersebut tidak dirasakan oleh para buruh hingga saat ini.

\"Miliaran rupiah dana bantuan dari pemerintah pusat yang dikirimkan ke daerah tujuannya untuk mensejahterakan buruh, tapi tidak ada dampaknya untuk para buruh tersebut, mereka tetap tidak sejahtera\" tambahnya.

Terakhir, ia berharap agar semua buruh dapat bersatu dalam sebuah wadah organisasi agar mampu memperjuangkan haknya sendiri dan bersuara untuk kesejahteraanya.

\"Jangan mau dijajah oleh kaum borjuis, para buruh harus bersatu untuk memperjuangkan haknya dan mendapat penghasilan yang layak untuknya dan keluarga,\" tutup Darmawan.(999/151)

Sumber: