Dewan Dituding Tak Dukung Kemajuan Daerah

MUKOMUKO, Bengkulu Ekspress -  Terkait pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ratusan kepala desa dan perangkat beberapa waktu lalu, menjadi tanggapan serius dari para kepala desa. Mereka menilai DPRD Kabupaten Mukomuko seakan – akan melarang kades dan perangkatnya untuk meningkatkan SDM.

“Saya menilai yang di sampaikan anggota dewan di media massa adalah hal yang berlebihan dan  kebakaran jenggot. Toh, dewan setiap bulan beberapa kali  bimtek  keluar provinsi dan  tidak tidak ada yang melarang,” tegas seorang kades yang identitasnya tak dituliskan kepada Bengkulu Ekspress. Menurutnya, jika anggota dewan melarang kades untuk meningkatkan sdm dan pengetahuan. Berarti  dewan tidak mendukung  untuk kemajuan daerah. “Kami minta anggota DPRD  untuk klarifikasi terkait  pemberitaan tersebut. Jika tidak, kami seluruh kades dan perangkat bakal mendatangi gedung dprd,” tegasnya. Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mukomuko, Ery Zulhayat MHum menyampaikan, para kades dan perangkat desa se-Kabupaten Mukomuko  tidak salah mengartikan. Yang dewan sampaikan  adalah bukan melarang bimtek. Tetapi anggaran yang besar dan menjadi pertanyaan penggunaan anggaran tersebut.  Hal tersebut merupakan laporan  banyak kades kepada pihaknya.

“Yang kami pertanyakan ini, terkait anggaran yang cukup  besar itu. Tetapi para kades dan perangkat  yang ikut bimtek mengeluhkan. Salah satunya sarana, prasarana  dan fasilitas dan lainnya  di nilai tidak sesuai dengan anggaran yang telah di keluarkan mencapai Rp 30 juta/desa tersebut. Kalau kegiatan bimtek. Pihaknya sangat mendukung hal tersebut, bahkan kami minta agar di agendakan secara rutin,” bebernya. Ia juga menyampaikan  menunggu kedatangan kades dan perangkat desa ke gedung wakil rakyat. “ Sangat baik, jikalau kades akan langsung  menemui wakilnya di gedung dprd. Nanti akan di ketahui lebih jelas hingga banyaknya  keluhan para kades ketika mengikuti bimtek  tersebut,” ungkapnya. Politisi PAN itu juga meminta agar Inspektorat Daerah mengaudit anggaran tersebut. Dan pihaknya berencana bakal membentuk Pansus. Hal senada disampaikan Anggota DPRD Mukomuko, Frengky Janas, pihaknya tidak melarang kegiatan bimtek  bagi kades dan perangkatnya.  Dengan anggaran yang besar  tidak di ikuti oleh semua perangkat desa, anggota bpd, ketua rukun tetangga (RT),  karang taruna, hingga beberapa elemen masyarakat lainnya. “Bukan kegiatan bimtek nya. Tetapi penggunaan anggaran yang di pertanyakan, dan pihaknya meminta inspektorat mengaudit,” ungkap Politisi PPP itu.

Terpisah, Kepala Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten,  Fauzi mengatakan, masih melakukan telaah dan melihat perkembangan  serta pihaknya siap untuk mengaudit.

“Terkait audit pasti kita lakukan. Karena ada program setiap tahunnya. Termasuk dalam penggunaan dana desa,” singkat Fauzi. (900)

Sumber: