Dirjen Bina Konstruksi Serahkan MTU ke Pemerintah Provinsi Bengkulu

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib menyerahkan pengelolaan Mobile Training Unit (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (04/04/2016).  MTU secara simbolis  diterima langsung oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

Pada acara yang dilaksanakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, berlangsung pula uji sertifikasi operator alat berat dan uji komptensi pekerja konstrukis menggunakan MTU. Penyerahan pengelolaan MTU kepada pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan langkah nyata DJBK untuk masyarakat konstruksi di seluruh Indonesa. Melalui kehadiran MTU, proses uji kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi dapat berlangsung efektif dan efisien. \"MTU akan hadir di daerah - daerah yang menjadi kantong -kantong tenaga kerja konstruksi. Kehadiran MTU memingkinkan uji kompetensi berlangung dalam waktu singkat dengan jumlah perseta yang banyak. Adanya MTU diyakini sangat membantu mempercepat proses sertifikasi tenaga kerja konsrtuksi di berbagai daerah,\" ujar Yusid Toyib. Ketersediaan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat menjadi isu penting bagi terselenggaranya pasar jasa konstruksi berkelanjutan di Indonesia. \"Berdasarkan rencana investasi infrastruktur 2015 -2019, total nilai proyek infrastruktur mencapai angka 931,6 triliun. Angka sebesar ini tentu akan menyedot banyak tenaga konstruksi. Jangan sampai akibat tidak memiliki sertifikat, tenaga kerja konstruksi di Indonesia tidak dapat bersaing di rumah sendiri,\" jelas Yusid Toyib. Berdasarkan rencana strategis DJBK periode 2015 -2019, diharapkan terdapat 750.000 tenaga kerja konstruksi berserikat baru. Jumlah ini meningkat 11 kali lipat dibandingkan dengan targte 2010-2014, yang hanya mencanangkan 70.000 tenaga kerja sertifikat. Untuk memenuhi target tenaga kerja konstruksi bersertifikat, pemerintah, badan usaha milik negara dan pihak swasta dan institusi pendidikan harus bersinergi secara aktif. Institusi pendidikan seperti SMK, Universitas atau pun poltikenik bertugas mencetak lulusan yang kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Pemerintah selaku regulator, memastikan institusi pendidikan menjaga mutu pendidikan dan kualitas lulusan serta memastikan para lulusannya bisa bekerja di sektor jasa konstrukis, sementara pihak swasta berhak mendapat pekerja berkualitas melalui sertifikasi ini, sehingga pekerjaan yang dilakukan memiliki mutu yang baik. \"Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder masyarakat konstruksi, diharapkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat dapat meningkat secara signifikan ,\" pungkas Yusid Toyib.

Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu meminta Kementerian PU PR memberikan pelatihan berkala kepada tenaga kerja konstruksi di Provinsi Bengkulu. Sehinggan semua bangunan yang dibangun anak bangsa memenuhi standar.

\"Kita tidak ingin lagi ada bangunan yang asal - asalan di Provinsi Bengkulu,\" pinta Gubernur. (Dil)

Sumber: