PAD Turun, Pemprov Salahkan SKPD

BENGKULU, BE - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu dalam perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini berkurang dari APBD murni. Pengurangannya cukup signifikan yakni mencapai Rp 1,24 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM mengungkapkan, pengurangan itu dikarenakan menurunnya target karena pada tahun 2013 pangadaan penggemukan sapi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dsinakkeswan) Provinsi Bengkulu dari 150 ekor menjadi 39 ekor tahun 2014.

\"Menurunnya pengadaan pengemukan sapi itu akan berimbas pada PAD 2015 ini,\" kata Sumardi.

Selain itu, menurunnya PAD juga disebabkan menurunnya target retribusi dari sektor jasa usaha dari beberapa SKPD yang masih banyak menemukan kendala seperti fasilitas kurang memadai dibandingkan fasilitas yang dimiliki swasta dan dengan diberlakukannya sistem atcost tentang penginapan hotel, maka berdampak pada berkurangnya pengunjung atau tamu yang menginap di mess perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta.

\"Jadi, itu yang menyebabkan PAD kita turun, namun melalui SKPD teknis serta SKPD penghasil PAD kita akan terus berusaha agar target pendapatan yang telah direncanakan dapat terealisasi hingga akhir tahun ini,\" ujarnya.

Di bagian lain, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Arsop Dewana SE meminta Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah mengevaluasi kinerja SKPD terkait menurunnya PAD tersebut. Karena secara langsung akan berdampak terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu.

\"SKPD mana yang kira-kira kurang produktif, harus dilakukan evaluasi. Jika dibiarkan seperti ini, maka ke depan tidak menutup kemungkinan SKPD lain akan ikut-ikutan tidak terlalu bersemangat mencapai target PAD. Jika ini yang terjadi, maka pembangunan di Bengkulu ini akan sulit berjalan,\" ujarnya.

Diakuinya, PAD Provinsi Bengkulu ini terbilang kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk itu, ia meminta gubernur mengintervensi SKPD penghasil PAD seperti Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih gencar menagih pajak kendaraan untuk menuntupi kekurangan tersebut.

\"Okelah kalau memang Disnakkeswan ada masalah, tapi kan bisa ditutupi dari SKPD lain. Jangan hanya bisa menyalahkan SKPD, tapi sebagai pimpinan juga mesti bisa mencari solusinya,\" beber Politisi Hanura ini.

Selain itu, wakil rakyat asal Rejang Lebong ini juga mengaku tidak mau mendengarkan alasan menurunnya PAD karena fasilitas Mess Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta kurang pengunjung karena fasilitasnya tidak memadai, sebab, Pemprov bisa menambahkan fasilitasnya jika memang dibutuhkan.

\"Saya rasa dari tahun kemarin sudah tahu bahwa fasilitas Mess Perwakilan itu kurang memadai, persoalannya sekarang, kenapa baru sekarang disampaikan? Kenapa tidak diusulkan dalam APBD murni lalu? Andaikan diusulkan penambahan fasilitas melalui APBD murni 2015 ini, mungkin sekarang sudah selesai dan tinggal menarik retribusinya saja,\" kesalnya.

Pun begitu, Arsop mengaku masih yakin bahwa gubernur Bengkulu akan meninggalkan kesan yang baik di penghujung masa jabatannya ini.

\"Pastilah gubernur akan mencari solusinya, kalau tidak juga tidak masalah, tapi kinerjanya dinilai buruk dan ini akan dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Provinsi Bengkulu,\" tutupnya. (400)

Sumber: