Dishub Tunggu Regulasi Tuslah

BENGKULU, BE - Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) belum menetapkan besaran kenaikan ongkos atau tuslah pada lebaran tahun ini.  Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyampaikan regulasi mengenai kenaikan ongkos angkutan darat tersebut.

\"Kita belum berani memutuskan kenaikannnya, karena regulasi atau edaran dari pemerintah pusat belum ada,\" kata Sekretaris Dishubkominfo Provinsi Bengkulu, Drs Sanuludin, kemarin.

Kendati belum ada edaran, pihaknya juga akan menyoroti kebiasaan operator angkutan umum yang menaikkan tarif angkutan jelang lebaran sesuai keinginannya sendiri, sehingga memberatkan penumpang. Untuk itu, pihaknya akan meminta petunjuk dari Kementerian Perhubungan soal batas atas dan batas bawah kenaikan ongkos tersebut.

Selain itu, pihaknya juga  meminta kepada pemilik angkutan umum untuk bisa meningkatkan pelayanan seiring dengan kenaikan tarif angkutan umum tersebut.

\"Kebijakan penaikan tarif itu harusnya seirama dengan peningkatan pelayanan. Dimana filosofi yang paling penting dari transportasi itu adalah keselamatan,\" ujarnya.

Sanuludin juga memastikan kenaikan tarif transportasi tahun ini masih dalam batas kewajaran. Kisarannya sekitar 10 hingga 15 persen dari angkos hari biasa.

\"Kenaikan tarif angkutan umum ini terjadi akibat penambahan beban biaya operasional, seperti membiayai pegawai yang lembur. Sebagian besar pegawai bahkan tidak bisa melewatkan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman demi menjalankan tugas,\" imbuhnya.

Jika tidak diatur pemerintah, kenaikan ongkos jasa angkutan akan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya melambungnya harga tiket angkutan darat juga disertai meningkatnya kebutuhan pokok jelang lebaran.

\"Yang pastinya untuk kenaikan tarif angkutan umum tergantung pemerintah pusat, kita sendiri masih menunggu regulasi dari pihak kementerian dalam menentukan besaran kenaikan ongkos. Sehingga dalam upaya tersebut kita berharap tidak akan menambah beban hidup masyarakat,\" pungkasnya. (400)

Sumber: