DPRD Tolak Tambah Modal PT BM

BENGKULU, BE - DPRD Provinsi Bengkulu akan menolak usulan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait rencana penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bengkulu Mandiri. Hal ini dikarenakan dalam Raperda pernyertaan modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Bengkulu Mandiri yang akan diusulkan ke DPRD Provinsi Bengkulu, disebutkan bahwa modal PT BM ditingkatkan menjadi Rp 50 miliar. Sedangkan total modal yang sudah digelontorkan hingga saat ini sebesar Rp 28, 3 miliar.

\"Kita setuju untuk menambah modal PT BM, tapi pihak PT BM harus terlebih dahulu menagih semua utang-utangnya kepada pihak kedua yang hingga saat ini masih banyak belum dilunasi. Kita minta PT BM gencar menagih utang-utang itu dan harus selesai. Kalau utang belum tertagih, kita belum bisa menyetujui penambahan modal,\" kata Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, H Edison Simbolon SSos MSi saat diwawancarai di ruang kerjanya, siang kemarin (16/3).

Sebelum mengajukan penambahan modal, Edison juga meminta BUMD tersebut mengelola atau membuka usaha yang memiliki prospek yang bagus dan belum banyak digeluti oleh orang lain. Karena tujuan didirikannya PT BM tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau provit, bukan menjadi beban daerah.

\"Kalau menjual tiket pesawat, saya kira tidak prospek karena bisnis itu sudah menjamur dimana-mana. Intinya, selesaikan dulu masalah utang yang sudah lama itu dan kejarlah provitnya. Kalau selalu menjadi beban daerah karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan modal dan biaya operasionalnya, untuk apa kita lanjutkan perusahaan itu. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu sangat konsen dengan masalah PT Bengkulu Mandiri,\" terang mantan Wakil Walikota Bengkulu itu.

Diakuinya, jika pihaknya menyetujui penambahan modal saat ini, maka dikhawatirkan akan masalah PT BM akan semakin dalam dan rumit. Karena sebelum selesai masalah yang lama, masalah baru sudah datang pula. Karena itu ia minta managemen PT BM mengelola perusahaan itu dengan baik dan profesional, karena banyak perusahaan milik BUMD atau BMUN lainnya berkembang dengan pesat di Provinsi Bengkulu ini.

\"Pesan saya carilah usaha yang prospek dan fokus disatu cabang. Saat ini kita sangat prihatin, selain usahanya tidak prospek ditambah lagi usaha yang dijalankan tidak jelas, seperti menjalankan usah briket batu bara, lapangan golf, avertising dan usaha lainnya. Karena banyaknya cabang usaha, membuat satupun tidak ada yang berjalan maksimal,\" kritiknya.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah mengutarakan rencana penambahan menjadi Rp 50 miliar itu masih wacana isi Raperda yang akan dibahas dan belum tentu juga Rp 50 miliar itu menjadi isi Perda. \"Itu untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan, jika disetujui oleh dewan. Kalau dewan tidak menyetujuinya, maka tidak jadi,\" kata Junaidi.

Selain itu, ia juga meminta manajamen PT BM fokus menjalankan salah satu dari sekian banyaknya usaha yang dijalankannya, terlebih saat ini karyawan PT BM hanya tinggal 16 orang lagi sehingga semakin sulit untuk menjalankan berbagai cabang usaha.

\"Sebelum kita berbicara penambahan modal, kita minta PT BM dibawah kepemimpinan Pak Effed untuk fokus dan memiliki usaha yang jelas. Karena, kalau seperti saat ini kita bingung melihatnya,\" pungkasnya. (400)

Sumber: