Ketahanan Pangan Masih Lemah

BENGKULU, BE - Hingga saat ini ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bengkulu masih dikategorikan lemah dan belum bisa  mengangkat nama Provinsi Bengkulu.  Padahal Bengkulu sendiri memiliki produk pangan yang tak kalah kualitasnya dibandingkan pangan dari daerah lain, seperti Bengkulu memiliki kentang merah dan beras Seluma yang cukup bagus. \"Provinsi Bengkulu memiliki pangan hasil budidaya dan kualitas yang unggul, seperti kentang merah dan Beras Seluma tapi belum teregristrasi, sehingga penjualan masih dalam skala kecil dan belum bisa mengangkat nama Provinsi Bengkulu tentang eksportir barang ke daerah lain,\" kata Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, H Junaidi Hamsyah SAg MPd dalam Rapat Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu yang digelar di Gedung Daerah, kemarin. Agar bisa mendongkrak ketahanan pangan tersebut, Junaidi meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk ikut berperan. Karena menurutnya SKPD memiliki andil yang sangat penting dalam mensukseskan program ketahanan pangan yang mengacu pada bimbingan teknis pelaku ketahanan pangan.  \"Seluruh SKPD harus mengacu kepada Dewan Ketahanan Pangan mengenai arah dan programnya, sebab kita punya program dan sumberdaya alam yang cukup baik namun belum di kelola dengan baik,\" terangnya. Sementara itu, Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Dr Ir Rochjat Darmaworeja MEd mengungkapkan, bahwa negara wajib mewujudkan kebutuhan pangan sampai tingkat perseorangan. Karena sumber daya alam yang dimiliki, iklim serta alam Indonesia cukup menjanjikan untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, ia juga menyampaikan berbagai kerangka serta alur ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan tidak dapat berdiri sendiri, semua terkait dengan subsistem ketahanan pangannya. \"Ketahanan pangan tidak semata-mata dari produksi pangan dan tidak semata-mata pula dilakukan oleh pemerintah, sebab pelaku ketahanan pangan itu sendiri adalah masyarakat,\" paparnya. Mengenai impor dan ekspor, menurutnya sudah di atur dalam undang-undang. Sehingga tugas pemerintahan pusat dan pemerintah daerah perioritaskan masyarakat sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan hasil pangan.  \"Jika hasil pangannya sudah baik, baru melakukan eksportir\" imbuhnya. Hadir dalam acara tersebut Plt Sekdaprov Drs H Sumardi MM, Aistem Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir H Edy Waluyo SH MM, Kepala Badan DKP Provinsi Bengkulu H. Muslih Z SH MSi dan semua kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. (400)

Sumber: