Harus Serius Tangani Penyerobotan Lahan

BENGKULU, BE - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu serius menangani penyerobotan aset Pemprov berupa tanah kosong yang terdapat di kompleks Lapangan Golf Bengkulu.  Pasalnya, sejauh ini belum terlihat keseriusan Pemprov untuk mengembalikan tanah seluas 8 hakter itu dari tangan masyarakat. Bahkan Pemprov terkesan saling lempar tanggung jawab. \"Pemerintah itu tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan saja, melainkan juga memelihara aset agar tidak sembarangan diserobot oleh orang lain,\" kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Mukhlis SP kepada BE, kemarin. Ia sendiri menyarankan agar permasalahan  tersebut diselesaikan dengan cara duduk bersama untuk menggelar musyawarah bersama masyarakat  yang menduduki tanah tersebut.  Karena baginya, tidak bijak juga jika pemerintah langsung menyerahkan masalah tersebut ke penegak hukum.  Karena bagaimana pun juga masyarakat yang menduduki tanah itu adalah masyarakat provinsi Bengkulu, bukan masyarakat dari provinsi lain. \"Bukan saya tidak berpihak kepada pemerintah, tapi masalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti itu tidak bisa main hukum langsung, melainkan harus duduk bersama terlebih dahulu,\" terangnya. Ia yakin belum selesainya masalah itu dikarenakan komunikasi antara pemerintah dan warga yang menyerobot tanah itu tidak berjalan, terlebih belum ada upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan aset bernilai puluhan miliar rupiah itu. \"Harus dicarikan dulu penyebab warga berani menyerobot tanah itu, misalnya karena tanah itu memang tidak drawat oleh Pemprov dalam waktu yang cukup lama, atau dikarenakan faktor lain. Mungkin juga warga akan bersedia meninggalkan tanah itu, tapi mereka minta ganti rugi. Makanya diperlukan duduk bersama agar persoalan bisa dicarikan titik temunya,\" ujarnya. Sementara itu,  Anggota Komisi III Ir Muharamin malah meminta Pemprov tegas menyikapi penyerobotan tersebut. Menurutnya, jika pemerintah tidak tegas, maka warga semakin berani mengklaim tanah pemeirntah sebagai tanah pribadinya. \"Memang prosedurnya harus diawali dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu.  Jika tidak membuahkan hasil, seharusnya Pemprov meningkatkan pola yang digunakan. Apabila berbagai cara sudah dilakukan tapi tidak juga ada hasilnya, Pemprov harus tegas membawa masalah ini ke jalur hukum,\" bebernya. Ia memprediksi, jika tidak segera diselesaikan masalah penyerobotan itu, bukan tidak mungkin akan datang warga lainnya dan akan menyerobot tanah lapangan golf bagian lainnya. Karena warga menilai Pemprov tidak memiliki rasa tanggung jawab atas aset daerah yang dimilikinya. (400)

Sumber: